FAJAR, MAKASSAR – Komitmen Perum Bulog dalam menyerap hasil panen petani menuai sorotan tajam dari DPRD Sulsel. Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Andi Azizah Irma Wahyudiyati, mengungkap adanya praktik di lapangan yang jauh dari janji manis Bulog sebelumnya.
Bulog sebelumnya menjanjikan akan membeli gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram. Namun, kenyataannya, banyak hasil panen justru tidak diangkut, membuat petani merugi besar karena terlanjur menahan diri untuk tidak menjual ke pihak lain.
“Kami soroti Bulog karena sebelumnya berjanji akan membeli hasil panen petani. Namun, di lapangan banyak hasil panen yang justru tidak diangkut. Petani merasa dirugikan karena percaya pada komitmen tersebut, ditambah adanya pengawasan ketat dari Satgas yang membatasi penjualan,” ujar Andi Irma.
Tak hanya itu, proses penyerapan gabah juga makin menyulitkan petani. Persyaratan pengeringan yang diberlakukan Bulog dianggap tidak manusiawi, mengingat sebagian besar petani tidak memiliki fasilitas untuk mengeringkan gabah secara mandiri.
“Kami juga menerima laporan soal gabah. Petani diminta mengeringkan sendiri sebelum dibeli, padahal sebelumnya sempat disampaikan bahwa Bulog akan menerima meski gabah masih bercampur daun. Tapi sekarang karena alasan gudang penuh, petani disuruh sortir dan keringkan sendiri,” jelasnya.
Kondisi ini diperparah oleh tidak adanya alternatif bantuan atau solusi konkret dari pihak terkait. “Ini menyulitkan karena mereka tidak punya lahan pengeringan. Kami minta Dinas TPHBUN segera berkoordinasi ulang soal ini,” sambungnya.
Menanggapi situasi yang kian merugikan petani, Komisi B DPRD Sulsel tidak tinggal diam. Rencana pemanggilan Pemimpin Perum Bulog untuk audiensi sedang disusun sebagai langkah serius mencari jalan keluar atas permasalahan ini.
“Banyak hal yang ingin kami tanyakan ke Bulog, karena mereka tidak bermitra langsung dengan kami. Jadi, memang perlu dipanggil khusus untuk audiensi dan memberikan klarifikasi. Kemungkinan besar akan diagendakan dalam rapat LKPJ mendatang,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia juga mendesak Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sulsel agar segera menyusun program konkret yang mendukung kemandirian pangan di tingkat akar rumput.
“Kita berharap program nasional bisa diterapkan di tingkat provinsi, sehingga fasilitas pendukung bagi petani tersedia. Langkah ini penting untuk mewujudkan ketahanan pangan,” ujar Andi Irma.
DPRD Sulsel berharap langkah-langkah korektif segera dilakukan agar petani tidak lagi menjadi korban dari sistem yang tidak berpihak, dan kesejahteraan mereka bisa benar-benar diwujudkan, bukan sekadar dijanjikan.(ams)
