FAJAR, MAKASSAR — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, drg. Andi Rahmatika Dewi, mengingatkan pentingnya harmonisasi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Menurut Cicu sapaan Ketua DPRD Sulsel ini, penyusunan RPJMD yang saat ini menjadi prioritas setelah pelantikan serentak para kepala daerah harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan demikian, visi dan misi kepala daerah terpilih dapat diimplementasikan secara efektif tanpa bertentangan dengan kebijakan pembangunan jangka panjang dan nasional.
“RPJMD bukan hanya sekadar dokumen perencanaan lima tahun ke depan, tetapi juga menjadi pedoman utama dalam menyusun kebijakan anggaran daerah. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk berkoordinasi sejak tahap perencanaan agar program-program yang dirancang dapat berjalan selaras dan saling mendukung,” ujar Ketua DPRD Sulsel drg. Andi Rahmatika Dewi.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini menghadapi tantangan berat, terutama akibat efisiensi anggaran dan pemangkasan dana transfer dari pusat. Dengan keterbatasan tersebut, sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci utama dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program pembangunan di daerah.
