FAJAR, MAKASSAR-Kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) belum membaik. Pembiayaan sejumlah program masih tertatih-tatih.
Salah satu sampel utama pada dua tahun terakhir adalah alokasi anggaran untuk infrastruktur yang jeblok. Hasilnya, ada empat persen kemantapan jalan yang turun. Contoh konkret lainnya adalah menurunnya kuantitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Sulsel tahun 2025. Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, kala menghadiri Rapat Paripurna Kantor DPRD Sulsel, kemarin.
Andi Sudirman menyebut, terakhir kali menjabat sebagai Gubernur, APBD Pemprov Sulsel masih di angka Rp10,4 triliun. Namun pada tahun 2025 hanya tersisa Rp9,6 triliun. Dia pun bertekad menggenjot perbaikan fiskal tersebut, sebab belanja untuk penajaman visi misinya dan untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, setidaknya butuh sejumlah belanja dahulu.
Dengan belanja tersisa kurang dari Rp9,6 triliun, Sudirman mengatakan perlu adanya proses intensifikasi dan ekstensifikasi fiskal. Adanya deviasi sekira Rp2 triliun antara kemampuan APBD Pemprov dari masa ke masa adalah kemunduran. Dalam catatan tersebut, Rp600 miliar di antaranya adalah Opsen PKB yang sudah langsung ditransfer ke kas Pemkab/Pemkot.
“Target-targetnya harus dikencangi kembali, DBH waktu saya tinggalkan terakhir Rp600 miliar kurang, sekarang kita Rp1,1 triliun, itu tidak termasuk Opsen Rp600 miliar yang dilepas, sehingga Rp1,7 triliun sudah kurangnya, dari Rp600 miliar,” ulasnya.
Sudirman mengaku dirinya akan berupaya untuk melakukan perbaikan fiskal dalam beberapa tahun ke depan. “Ini tanggung jawab kita bersama sekarang. Saya sampaikan kita punya adab, etika, tapi itu tanggung jawab kita, karena saya sudah menjadi gubernur,” ungkapnya.
Dia juga menyebutkan, pihaknya telah melakukan efisiensi dan relokasi anggaran. Sekitar Rp3,3 triliun anggaran sudah diatur ulang dari APBD pokok 2025. Sebanyak Rp799 miliar di antaranya untuk program yang diamanahkan oleh Instruksi Presiden (Inpres) dan Surat Edaran Mendagri.
“Ini kita sudah laksanakan dengan baik, inilah yang meningkat dari (anggaran) infrastruktur Rp120-200 miliar, menjadi sekarang Rp600 miliar tahun ini harus kita laksanakan,” tambahnya.
Dia pun mengaku optimis dengan target tersebut. Sebab, kata ia, seluruh sektor hingga di tahap kementerian juga terkena efisiensi. Namun, pekerjaan utama yang mendukung peningkatan ekonomi tetap dilaksanakan.
“Kami menyadari bahwa visi misi dan sasaran 5 tahun ke depan tidak mungkin dilakukan pemerintah semata, dukungan penuh DPRD sebagai mitra, dan stakeholder lainnya sangat dibutuhkan saat ini dan kedepannya,” tandas Andi Sudirman.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Sulsel, Setiawan Aswad menerangkan, kebutuhan fiskal daerah dalam 5 tahun kedepan berdasarkan RPJMD terbilang tinggi. Ada proyeksi yang sudah ditentukan, misalnya untuk melakukan proses intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan.
“Ini yang dalam waktu dekat juga kita akan duduk bersama TAPD dengan arahan pak gubernur untuk melihat bagaimana itu bisa dilakukan,” terang Setiawan, di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa, 22 April.
Sesuai komposisi pendapatan daerah, ada tiga jenis yaitu pendapatan asli daerah, dana transfer pusat, dan pendapatan lain-lain yang sah. Setiawan menjelaskan proses intensifikasi pendapatan dilakukan di sektor PAD. Ruang fiskal terbuka lebar. Misalnya, tunggakan-tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.
Sedangkan untuk ekstensifikasi adalah meningkatkan potensi pendataan retribusi. Hanya saja, perlu ada peningkatan layanan jasa dan fasilitas yang bisa dikenakan retribusi. “Di sisi lain pendapatan transfer itu kalaupun ada ruangnya mungkin agak terbatas, sangat tergantung kepada kemampuan negara, berapa yang bisa diberikan kepada kita, Dana bagi hasilnya, DAU, dan DAK-nya,” papar Setiawan. (uca/ham)
