FAJAR, MAKASSAR– Anggota Komisi A DPRD Makassar, Tri Sulkarnain Ahmad, menilai Rapat Kerja Khusus (Rakersus) Pemerintah Kota Makassar yang rencananya digelar di Bali pada 7 Februari 2025 sebagai langkah yang tidak efisien. Legislator Demokrat ini menyarankan agar kegiatan tersebut dilaksanakan di Makassar, sejalan dengan instruksi Presiden RI untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran.
Menurut Tri Sulkarnain, Rakersus yang diselenggarakan di luar daerah tidak hanya membebani anggaran, tetapi juga kurang relevan dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif.
“Yang pertama, apakah pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengindahkan instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran perjalanan dinas? Ini Rakersus, kenapa mesti diadakan di Bali? Kenapa tidak di Makassar saja?” ujarnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya keterlibatan tim transisi Wali Kota terpilih dalam Rakersus tersebut. Hal ini bertujuan agar pembahasan mengenai Visi Misi serta program kerja yang masuk dalam RPJMD Kota Makassar dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan.
“Kami dari partai pengusung pasangan Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (Mulia) juga mengapresiasi apa yang telah dilakukan pemerintahan Pak Danny Pomanto. Tentu yang baik akan kami teruskan, dan yang kurang baik akan dievaluasi,” ucapnya.
Sekretaris Pemuda Pancasila Sulsel ini juga menekankan bahwa hal-hal yang perlu dibahas dalam Rakersus tersebut yakni sisa kas daerah Kota Makassar, termasuk Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun 2023 dan 2024, sejauh mana serapan anggaran telah dilakukan dan alasan di balik anggaran yang belum terserap.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa transisi kepemimpinan harus berjalan dengan baik agar program-program prioritas dapat diteruskan tanpa hambatan. Oleh karena itu, keterlibatan tim transisi yang telah dibentuk wali kota terpilih dalam pembahasan anggaran sangat penting untuk memastikan kesinambungan pemerintahan dan realisasi janji politik Wali Kota terpilih.
“Apalagi putusan MK menyatakan perkara Pilkada Kota Makassar tertolak dan tidak dilanjutkan, maka Rakorsus harus melibatkan tim transisi yang sudah disiapkan oleh Wali Kota terpilih (Mulia). Ini penting untuk membahas anggaran yang akan dijalankan di sisa masa jabatan Pak Danny di tahun 2025,” ungkapnya.
Tri Sulkarnain juga menyoroti ketidakhadiran undangan resmi kepada tim transisi dari Pemkot Makassar. Menurutnya, hingga saat ini, Wali Kota terpilih Munafri Arifuddin (Appi) belum menerima undangan dari Pemkot untuk membahas transisi pemerintahan.
“Tim transisi perlu mengetahui seluruh data dan kebijakan yang telah diprioritaskan oleh pemerintahan sebelumnya. Ini agar mereka bisa menyelaraskan program kerja dan memastikan anggaran yang tersedia bisa memenuhi Visi Misi Wali Kota terpilih,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa kesinambungan program adalah hal penting agar pembangunan Kota Makassar tidak terhambat. Menurutnya forum ini juga bentuk silaturahim antara dua pemimpin Kota Makassar antara Danny Pomanto dan Munafri Arifuddin.
“Apakah nanti Wali Kota terpilih akan melanjutkan program yang ada atau mengajukan anggaran parsial, itu perlu dikoordinasikan dengan DPRD untuk mempercepat perubahan anggaran,” tutupnya. (sae/)
