FAJAR, MAKASSAR — Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar saat berjumpa dengan ketua KPK Setyo Budiyanto dengan penuh keakraban didampingi pejabat eselon 1 BPOM, menyambut baik upaya KPK dalam memberantas korupsi. Termasuk menegaskan pentingnya pemberantasan mafia obat dan pengawasan ketat terhadap peredaran produk farmasi di Indonesia. Ia mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkantor di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) guna mengawasi dan mencegah potensi korupsi di sektor tersebut di Kantor KPK, Senin, 3 Februari 2025.
Dalam pernyataannya, pemberantasan korupsi membutuhkan keseragaman pemahaman dan kebersamaan dalam pencegahannya. Tak hanya tindakan represif yang penting ditekuni, perkuatan tindakan preventif/pencegahan juga perlu dijalani salah
satunya dengan kampanye antikorupsi. Peran aktif antar elemen dalam menyelaraskan kampanye antikorupsi menjadi kunci Indonesia dapat terbebas dari belenggu kejahatan korupsi beber taruna.
Taruna menambahkan, keterlibatan KPK secara langsung dalam pengawasan di BPOM dapat menjadi langkah strategis dengan melakukan perkuatan organisasi menempatkan Penyuluh Anti Korupsi dan Ahli Pembangun Integritas Tersertifikasi Lembaga
Sertifikasi Profesi KPK di BPOM. Ke depan, BPOM akan terus berupaya dan berinovasi untuk melakukan perkuatan organisasi, termasuk menjajaki kemungkinan penempatan anggota KPK di Inspektorat BPOM.
“Korupsi dalam pengawasan obat dan makanan dapat berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi bersama KPK harus memiliki peran yang lebih aktif kalau bisa berdasarkan aturan yang ada agar berkenan berkantor di BPOM untuk memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai dengan prinsip integritas,” tegas Taruna.
