FAJAR, MAKASSAR — Anggota Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Lukman B Kady, menyoroti kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel, terutama terkait pekerjaan dan perbaikan ruas jalan di sejumlah titik di Sulsel.
Misalnya di ruas Jl Hertasning yang menghubungkan Kota Makassar ke Kabupaten Gowa, ruas jalan Enrekang – Sidrap ataupun pekerjaan ruas jalan Sapaya – Malakaji di Kabupaten Gowa menjadi sorotan Komisi D.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid mempertanyakan lantaran sedikitnya ada lima pekerjaan ruas jalan tahun ini senilai Rp100 miliar, namun tidak dianggarkan di DPA.
“Jalan Hertasning itu misalnya, tiap hari saya lalui. Tahun 2025 ini sudah ada anggaran Rp30 m, kurang lebih 2 km,” kata Kadir Halid di sela rapat kerja bersama Kepala Dinas BMBK di ruang rapat Komisi D DPRD Sulsel, Senin, 20 Januari 2025.
Dia menyesalkan karena hampir tiap tahun ada lubang, drainase yang tidak bagus sehingga tiap tahun dilakukan pekerjaan yang menyedot anggaran besar. “Mudahan tidak ada tambal-tambal lagi,” kata Kadir Halid.
Anggota Komisi D lainnya, Lukman B Kady mengungkapkan, ruas jalan provinsi Sapaya – Malakaji di Kabupaten Gowa hingga saat ini terkesan diabaikan Pemerintah. Padahal itu merupakan jalur perdagangan yang cukup strategis.
Padahal, kata Lukman B Kady, pekerjaan ruas jalan tersebut telah melalui proses perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024, tapi hilang di APBD 2025.
“Di Gowa, ada daerah, Sapaya – Malakaji, dari Periode ke periode ini tidak pernah diperhatikan. Pernah saya lihat planingnya (proses perencanaan), ada Malakaji – Sapaya tapi masuk pekerjaan fisik 2025 tidak ada lagi,” kata Lukman B Kady.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulsel itu menyampaikan ruas jalan provinsi Malakaji – Sapaya cukup prioritas dikerjakan. Alasannya, menyangkut peningkatan perekonomian warga.
“Karena selama jalan ini rusak, masyarakat harus mutar dan jaraknya jauh. Ini saya harap diperhatikan, ” pinta Legislator DPRD Sulsel dari Daerah Pemilihan II yang meliputi Gowa – Takalar itu.
Legislator lainnya, Muh Sadar menyoroti kualitas material pekerjaan yang digunakan dinas terkait. Di mencontohkan hasil pekerjaan ruas jalan di Hertasning yang selalu berlubang.
“Material yang digunakan harus sesuai spek. Selalu dikatakan aspalnya, cippingnya. Tadi menurut penjelasan bagian lab (material dibawa pengujian) setelah dikerja. Harusnya dibawa ke lab dulu sebelum tiba,” kata Sadar.
Dengan memangkas spek material jalan saja menurutnya, daerah bisa me halaman kerugian hingga miliaran rupiah. “Bisa kerugian beberapa miliar, contoh Jl Hertasning belum beberapa lama dibenahi lagi,” katanya.
Menganggapi itu, Kepala Dinas BMBK, Astina Abbas mengaku akan melakukan rapat intern untuk membahas masukan dan aspirasi Komisi D DPRD Sulawesi Selatan.
“Kami akan rapat intern lebih dulu, kemudian menyampaikan kembali hasilnya,” kata Astina. (*)
