Untuk memastikan keberhasilan program ini, Mahendra menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, OJK, perbankan, dan masyarakat. Ia juga mengimbau perbankan untuk terus mengoptimalkan perannya dalam mempercepat realisasi target program ini.
“Kami berharap kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan sektor perumahan di Indonesia. Dengan dukungan semua pihak, kami optimis bahwa target tiga juta rumah dapat tercapai dalam waktu yang telah ditentukan,” tutup Mahendra.
Selain pelonggaran regulasi, OJK juga memberikan stimulus kepada perbankan untuk mempercepat penyaluran KPR. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Raemenyatakan bahwa OJK siap mendorong perbankan agar lebih proaktif dalam mendukung program pemerintah ini.
“Program penyediaan 3 juta rumah ini difokuskan pada masyarakat berpenghasilan rendah dengan pendapatan maksimal Rp8 juta per bulan. Dengan target pasar yang jelas, kami yakin perbankan dapat lebih mudah menyalurkan KPR,” ungkapnya.
Dian menambahkan bahwa program ini meliputi pembiayaan untuk rumah tapak maupun rumah susun dengan tenor hingga 20 tahun. Bank juga dapat mempertimbangkan subsidi uang muka (Subsidi Bantuan Uang Muka atau SBUM) untuk meningkatkan rasio loan-to-value (LTV) calon debitur MBR.
“Program tersebut bertujuan untuk menjangkau masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan akses kepemilikan rumah, terutama karena keterbatasan penghasilan. Dengan kebijakan baru OJK, calon debitur MBR diharapkan bisa lebih mudah memperoleh pembiayaan rumah, baik melalui perbankan maupun lembaga keuangan lainnya,” ucapnya. (edo)
