“Silpa ini menunjukkan adanya kas yang tidak terpakai hingga akhir tahun. Artinya, pengelolaan anggaran kita cukup sehat,” kata Dakhlan.
Namun demikian, Pemkot Makassar juga menghadapi tantangan, salah satunya adalah piutang Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemprov Sulsel yang belum cair selama delapan tahun terakhir. Kondisi ini turut memengaruhi pembiayaan sejumlah kegiatan, termasuk penggajian 7.000 anggota Laskar Pelangi.
“Gaji Laskar Pelangi bersumber dari PAD. Jika DBH yang menjadi hak kami cair, penggajian mereka bisa teratasi. Hingga saat ini, dana tersebut belum masuk ke neraca pendapatan,” tambah Dakhlan. (mum/lin)
