Hingga akhirnya, setelah perjuangan panjang, 30 Oktober 2024, DPP Golkar akhirnya mengeluarkan surat untuk segera melantik dirinya.
Surat tersebut kemudian diteruskan ke Plt Bupati Maros dan Pj Gubernur Sulsel saat itu. Akan tetapi, upaya ini juga tidak mendapatkan respons yang memadai.
Sehingga setelah Bupati Maros AS Chaidir Syam kembali berkantor pada 25 November setelah cuti kampanye, surat pelantikan itu baru bisa ditindaklanjuti ke gubernur.
“Karena sudah ada surat dari DPP Golkar, kami tidak lagi melalui DPD I dan DPD II. Jika menunggu iktikad baik untuk menindaklanjuti, saya rasa akan memakan waktu yang panjang. Ini saja sudah berbulan-bulan,” ungkapnya.
Dia mengaku komunikasi dengan Ketua DPD II Golkar Suhartina Bohari, terputus sejak Oktober 2024.
“Komunikasi terakhir pada saat mempertanyakan kejelasan surat keputusan penunjukan pada 10 Oktober, setelah itu tidak ada komunikasi lagi, meskipun pada 10 November kami sempat berinteraksi langsung saat ziarah di Taman Makam Pahlawan,” ucapnya.
Usai pelantikan itu, posisi unsur pimpinan di DPRD Maros sudah lengkap. Sehingga sekarang ia berkomitmen untuk bekerja sama dengan Ketua dan Wakil Ketua II serta anggota DPRD Maros dalam merespons aspirasi masyarakat.
“Kami baru saja melakukan reses, dan banyak aspirasi yang kami terima untuk diteruskan ke pihak eksekutif,” pungkasnya. (rin/zuk)
