Dia menyayangkan keberadaan isu bias di multiplatform media yang menyudutkan penggunaan BPA sebagai kemasan galon.
Menurutnya, isu miring tersebut perlu diluruskan dan dihentikan agar tidak meresahkan dan membuat gaduh masyarakat.
Dokter Karin juga meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam mencerna informasi terkait BPA ini.
Publik diminta untuk lebih teliti dan tidak menelan secara utuh informasi yang didapat dari satu sumber sehingga harus mencari kebenaran lebih jauh.
“Kita harus berpegang pada ilmu pengetahuan, harus mereview jurnal ilmiah dan jangan sampai cuma dengan dari sosmed yang asal sumbernya bisa dipertanyakan,” katanya merujuk pada buku berjudul How to Understand BPA Information Correctly yang diterbitkan Primer Koperasi Ikatan Dokter Indonesia (Primkop IDI).
Paparan BPA dalam kemasan pangan sudah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) nomor 20 tahun 2019.
Dokter Karin mengatakan bahwa hingga saat ini paparan BPA masih di bawah ambang batas yang ditetapkan BPOM yakni 0,6 mg/kg.
“Jadi kalau untuk migrasi dari wadah ke maknan dan minuman dan diteliti kandungan BPA dalam tubuh, masih jauh dari ambang batas aman yang ditentukan BPOM,” katanya.
Pakar Lembaga Riset IDI, Dokter Aditiawarman Lubis sebelumnya juga telah membantah bahwa BPA dapat menyebabkan gangguan kesehatan.
Dia menjelaskan, berbagai penelitian yang ada terkait dampak BPA bagi kesehatan manusia belum konklusif sehingga masih dibutuhkan riset lebih lanjut.
Sebabnya, dia meminta masyarakat agar tidak terpengaruh dengan informasi tak jelas terkait dampak BPA pada kemasan pangan.
