FAJAR, MAKASSAR — Dalam upaya pengembangan ekonomi dan penguatan keuangan di Sulawesi Selatan, Bank Indonesia Sulsel bersama OJK, LPS, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan menggelar rapat koordinasi pada Rabu, 16 Oktober 2024. Rapat yang dilaksanakan di ruang Baruga Phinisi Kantor Perwakilan BI Sulsel ini merupakan forum perdana antara regulator ekonomi keuangan dan Pemerintah Daerah (Pemda) se-Sulawesi Selatan.
Forum ini bertujuan untuk menjadi wadah komunikasi dan koordinasi antarinstansi terkait kebijakan ekonomi dan keuangan, guna menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulsel. Rapat kali ini mengangkat tema akselerasi sektor perikanan dan peternakan, mengingat kedua sektor ini memiliki kontribusi utama dalam pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
Hasil dari rapat koordinasi ini termasuk pemetaan permasalahan dan kendala yang menghambat sektor perikanan. Deputi Kepala Perwakilan BI Sulsel, Ricky Satria, menyampaikan beberapa rekomendasi, antara lain percepatan hilirisasi sektor perikanan dengan melibatkan berbagai pihak, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan untuk pengelolaan cold storage, serta diversifikasi pasar dan sertifikasi produk ekspor perikanan.
“Pemanfaatan digitalisasi bank untuk transaksi (QRIS) dan pengelolaan keuangan dengan mobile banking juga perlu didorong untuk memudahkan transaksi pelaku UMKM,” jelas Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Ricky Satria.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan, Supendi, menegaskan kesiapan Kementerian Keuangan untuk mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perikanan. “Pemkab/Pemkot untuk menggali dan memetakan potensi daerah secara komprehensif dengan data yang detail sebagai dasar pengajuan DAK,” akunya.
