FAJAR, JAKARTA–Kebocoran data milik pemerintah kembali mencuat di publik. Diduga, sebanyak 6,6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masyarakat dibocorkan hacker bernama Bjorka. Data yang bocor termasuk milik Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri.
Menanggapi itu, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan Komisi I DPR RI telah mendorong agar pemerintah mencegah terjadinya dugaan kebocoran data yang terus berulang.
Hal itu disampaikan Komisi I pada pertemuan dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), Kemenko Polhukam dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebelumnya.
“Dalam sepekan ini akan ada perkembangan, dan pemerintah saat ini sedang mendalaminya,” kata Meutya dikutip dari dpr.go.id, Kamis (26/9/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menyebut bahwa keamanan data milik instansi pemerintah merupakan masalah yang terus berulang terjadi. Makanya, mereka akan mendorong anggota DPR selanjutnya untuk mengawal kebijakan pemerintah agar kasus tersebut bisa diselesaikan.
“Di masa kerja kami yang tinggal empat hari lagi, tentu tidak banyak yang bisa dilakukan. Mungkin nanti anggota DPR selanjutnya yang akan mengawal kebocoran data ini,” katanya.
Anggota Komisi I DPR, Tb. Hasanuddin sementara itu mengaku mendapat informasi perihal kelanjutan pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi (PDP). Ia menyebut, lembaga itu sudah disiapkan dan sedang tahap sinkronisasi oleh pemerintah.
“Saya dapat informasi (Lembaga PDP) sudah disiapkan dan sedang sinkronisasi, karena akan dibuat berupa peraturan pemerintah,” katanya kepada media.
