JAKARTA, FAJAR–Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta restu kepada DPR RI untuk diperbolehkan menyuntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 6,1 triliun untuk 4 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Bank Tanah.
Adapun 4 BUMN yang diusulkan akan menerima PMN tersebut, terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Industri Kereta Api (INKA), PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI), dan PT Hutama Karya (HK).
“Cadangan Pembiayaan Investasi yang di dalam UU APBN 2024 sebesar Rp13,67 triliun. Pada hari ini kami mengajukan penggunaannya hanya sebesar Rp6,1 triliun,” kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (1/7).
Sri Mulyani merinci, pengajuan PMN untuk KAI sebesar Rp 2 triliun, INKA Rp 965 miliar, PELNI sebesar Rp 500 miliar, Hutama Karya Rp 1 triliun serta Bank Tanah Rp1 triliun. Serta, menambahkan dana Rp 635 miliar untuk cadangan dana penjaminan.
“Serta ada untuk pembiayaan investasi cadangan pembiayaan ini kami melakukan alokasi kewajiban penjaminan. Ini karena pemerintah sering memberikan penjaminan dan dalam hal ini kita menyediakan atau mencadangkan dan untuk penjaminan kalau sampai terjadi kewajiban itu ter-call, ini Rp 635 miliar,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Rionald Silaban menjelaskan, PMN untuk KAI akan digunakan untuk kebutuhan belanja modal retrofit, dan pengadaan set KRL.
Kemudian untuk PMN Hutama Karya sebesar Rp 1 triliun akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) pada ruas Palembang-Betung.
