English English Indonesian Indonesian
oleh

Warga Muhammadiyah Ikut Perintah Pusat soal Tabungan

MAKASSAR, FAJAR-Persaingan bank syariah akan makin dinamis. Warga Muhammadiyah akan menyebar tabungan.

PIMPINAN Pusat (PP) Muhammadiyah memutuskan menarik seluruh dana di Bank Syariah Indonesia (BSI). Keputusan ini pun dipatuhi oleh seluruh warga (sebutan untuk anggota) Muhammadiyyah.

Ketua Pemuda Muhammadiyyah Sulsel Heriawan mengatakan akan mematuhi instruksi pimpinan organisasi yang bermarkas di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu. “Terkait dengan keputusan pusat ini, pastilah kami akan ikut,” jelasnya, kemarin.

Meski belum melakukan tindakan dalam waktu dekat, dirinya juga akan mengambil langkah yang sama untuk memindahkan dana pribadi ke bank syariah lain.

Tabungan Pribadi

Salah seorang warga Muhammadiyah di Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Bone, Ahmad Zuhri Amir mengaku akan ikut dengan instruksi dari PP Muhammadiyah.

Dia mengaku memiliki tabungan pribadi di BSI dan akan ikut dengan keputusan dari pusat untuk memindahkan dananya ke bank syariah lain hari ini. Hanya saja dirinya belum mengumbar terkait bank syariah yang akan dia gunakan.

“Mau tarik besok (hari ini). Cuma untuk bank di mana, belum pi ada. Tunggu instruksi lagi,” terang Zuhri.

Dia mengaku tak tahu soal keputusan PP dari Muhammadiyah Bone. “Kalau organisasinya saya kurang paham di Bone. Tapi kalau kampusnya (STKIP) spertinya sesuai intruksi PP Muhammadiyah,” sambungnya.

Sementara itu, Harun warga Muhammadiyyah di Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat pun mengaku akan patuh pada instruksi dari pusat. Hanya saja dia mengaku tidak memiliki tabungan di BSI.

“Saya tidak ada tabungan, tapi kalau ada pasti ditarik, karena mengikuti pusat,” tandasnya.

Dihubungi terpisah, Public Information and Communication (PIC) BSI Makassar Muhammad Fairuz memilih tak mengomentari persoalan ini.

“Maaf untuk hal tersebut bukan kompetensi saya,” ujarnya. Dirinya juga belum mengetahui pihak terkait yang bisa dimintai keterangan.

“Ada pejabat yang lebih berkompeten untuk menjawab,” tandas Fairuz.

Pengamat: Ada Unsur Politis

PERMASALAHAN antara Muhammadiyah dan Bank Syariah Indonesia (BSI) mendapat atensi luas. Hengkangnya organisasi bentukan KH Ahmad Dahlan itu dari BSI bisa dilihat dari banyak perspektif.

Analis Keuangan Universitas Fajar (Unifa) Wawan Darmawan memandang pemindahan dana Muhammadiyah dari BSI diwarnai muatan politis unsur-unsur pemerintah yang berasal dari ormas di luar Muhammadiyah.

Apalagi, baru-baru ini hak pengelolaan tambang oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memberikan izin kepada suatu ormas keagamaan.

“Lalu bagaimana sebaiknya postur manajemen BSI agar lebih baik? Tentunya itu adalah hak prerogratif para pemegang saham BSI,” kata Darmawan.

Terlepas dari segala muatan politis, pencabutan dana besar-besaran Muhammadiyah terhadap BSI itu tentu tidak terlalu berefek besar.

“Saya memandang demikian karena dana Muhammadiyah hanya berada di kisaran 5 persen dari seluruh dana yang di kelola BSI, apalagi sampai yang dikatakan akan terjadi rush,” tuturnya

BSI tentu telah melakukan antisipasi terkait penyiapan dana bilamana penarikan dana secara massal itu benar-benar dilakukan dalam suatu momen.

“Apalagi, PP Muhammadiyah memerintahkan seluruh pengelola amal usahanya untuk menarik dana dengan terlebih dahulu mengeksposenya ke media,” ujarnya.

Di sisi lain, imbas distribusi dana dari BSI ke bank-bank syariah lainnya oleh PP Muhammadiyah kepada pengelola amal usahanya, tentu disambut positif oleh bank-baik syariah lainnya dalam berkompetisi.

“Walaupun tidak akan terlalu berpengaruh dikarenakan masih terdapat 95 persen dana yang dikelola BSI di luar dana yang dihimpun dari PP Muhammadiyah,” terangnya. (an-sae/zuk)

News Feed