FAJAR, JAKARTA—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru-baru ini mengungkap temuan mereka terkait megaproyek IKN Nusantara. Itu disampaikan dalam rilis terhadap Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester Tahun 2023.
Rilis BPK tersebut diumumkan ke publik sehari setelah pengumuman mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.
Anggota Komisi V DPR RI Hamid Noor Yasin menjelaskan BPK menemukan bahwa perencanaan pendanaan IKN belum sepenuhnya memadai.
Antara lain kata dia, belum dapat terlaksananya sumber pendanaan alternatif selain Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), seperti KPBU dan swasta murni/BUMN/BUMD.
“Sampai hari ini, total APBN yang digelontorkan untuk pembangunan IKN hingga tahun 2024 sudah akan menembus Rp75,4 triliun atau 16,1 persen dari total anggaran IKN sekitar Rp466 triliun, sedangkan pendanaan melalui KPBU maupun investasi swasta murni terbilang masih rendah,” jelasnya di Jakarta, Senin (10/6/2024) dikutip dari dpr.go.id.
Hamid Noor menjelaskan, sejak 2023 hingga Januari 2024, imbuhnya, investasi yang masuk ke IKN baru Rp47,5 triliun, yaitu dari sektor swasta Rp35,9 triliun dan sisanya dari sektor publik Rp11,6 triliun, sementara targetnya adalah Rp100 triliun hingga akhir tahun ini.
“Fraksi PKS menilai, pengusaha belum tertarik pada IKN, karena karakteristik investasi IKN adalah investasi infrastruktur publik, tapi publiknya belum ada,” ungkap Legislator Dapil Jawa Tengah IV tersebut.
Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas 2014-2015 Andrinof Chaniago baru-baru ini kata dia justru mengatakan tidak ada bukti konkret investor menanamkan kakinya di sana. Yang ada, mereka yang pernah menyatakan tertarik malah menambah investasi di tempat lain.
