Oleh : Muliyadi Hamid
Jika tak ada aral, tanggal 20 Oktober 2024 kita punya Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Masa bakti 2024-2029. Adalah pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) resmi menjadi pemenang pilpres setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan gugatan hasil pemilihan Presiden pasangan Anies-Muhaemin dan Ganjar – Mahfud kemarin (22/04). Dengan demikian, seluruh proses Pemilihan Umum, khususnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah selesai.
Putusan MK harus dihormati dan harus diterima semua pihak. Saatnya semua pihak menatap masa depan bangsa ini dengan optimisme. Tentu saja dengan tetap berharap adanya perbaikan terhadap beberapa kelemahan yang menyebabkan munculnya berbagai gejolak jelang dan pasca pemilu. Apalagi, keputusan MK kemarin tidak bulat. Ada tiga orang hakim yang menyatakan pendapat berbeda. Bahkan ada yang meminta dilakukan pemilihan ulang di beberapa Provinsi.
Di samping itu, beberapa catatan terkait netralitas aparat, penggunaan sumberdaya negara yang tidak netral perlu diatur lebih baik dan tidak berhimpitan dengan pemilu kedepan. Penyempurnaan UU terkait kepemiluan menjadi hal yang mutlak dilakukan agar semakin mengokohkan dan mendewasakan demokrasi di negeri ini.
Kita berharap pemerintahan yang dibangun kedepan pemerintahan yang terbuka, berbasis pada kompetensi, rekrutmen kabinet dengan sistem merital dan mengedepankan integritas. Mendorong terbangunnya mekanisme checks and balances. Dengan demikian rekonsiliasi perlu dikembangkan, namun tidak berarti seluruh partai harus masuk dalam pemerintahan. Sebaliknya, partai-partai dari koalisi 01 dan 03 harus juga berani berperan diluar pemerintahan untuk menjadi kekuatan pengontrol dan penyeimbang. Tidak perlu semua bergabung dalam pemerintahan.
Kita berharap kepada Presiden terpilih, hendaknya terus memperkuat demokrasi substansial dan menjamin kebebasan warganegara untuk berpendapat dan berserikat. Serta mejamin kesetaraan dan kesamaan akses kelompok-kelompok rentan terhadap sumber-sumber penghidupan dan kesejahteraan. Terus melindungi kaum minoritas dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Kita berharap pembangunan ekonomi berbasis pada kekuatan-kekuatan local dan semaksimal mungkin untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Keberpihakan benar-benar semata untuk kepentingan kesejahteraan rakyat semata. Tidak malah berpihak pada kepentingan pemodal, apalagi kepentingan pemodal asing. Terus mengembangkan dan memperkuat demokrasi ekonomi, khsususnya dalam kerangkan relasi ekonomi global.
Kita berharap, posisi Indonesia dalam percaturan internasional dan global diperhitungkan dunia sebagai kontribotor dalam solusi atas berbagai permasalahan global, baik menyangkut ekonomi, politik, maupuan kestabilan keamanan internasional. (*)
