MAKASSAR, FAJAR — Keberadaan Pak Ogah di jalan raya kian meresahkan. Eksistensi mereka disebut merupakan persoalan sosial yang butuh penangan pintas sektoral.
Demikian diungkapkan Dosen Sosiologi Universitas Ichsan Sidrap, Dr. Imran Kamaruddin. Menurut dia, Pak Ogah seharusnya ditangani oleh institusi terkait di pemerintahan.
“Kehadiran Pak Ogah ini di jalan merupakan persoalan sosial. Itu dilatar belakangi pendidikan mereka yang minim. Makanya penanganannya harus lintas sektoral,” ujar Imran Kamaruddin, Jumat, 19 April 2024.
Dikatakannya, Pak Ogah saat ini sudah menjadi profesi yang diperkuat dengan adanya nilai pendapatan yang dihasilkan di jalan saat melakukan pengaturan atau penyeberangan kendaraan bermotor. Bahkan pendapatan itu dinilainya sangat besar.
Nah, jika mau menghilangkan keberadaan Pak Ogah, lanjut Dosen Ilmu Sosiologi ini, pemerintah setempat harus menciptakan pekerjaan alternatif yang hasilnya setara dengan penghasilan Pak Ogah saat ini. Kendati, hal itu tentu menyisihkan pertanyaan besar apakah mampu untuk diwujudkan.
“Itu merupakan persoalan klasik. Bukan hanya keberadaan Pak Ogah yang kerap disorot, tetapi juga pada gembel dan pengemis (gepeng). Kalau penghasilan mereka dirata-ratakan perhari dan dikalkulasikan, sebulan mungkin mencapai Rp4 juta-an,” ucapnya.
Maka oleh karena itu, ia menegaskan, Pak Ogah tidak seharusnya hanya ditangani pihak kepolisian sebagaimana selama ini diinginkan masyarakat yang sudah sangat dibuat resah. Pak Ogah adalah masalah sosial yang harus menjadi tanggung jawab bersama intansi terkait di pemerintah.
