Dengan catatan, pihak perbankan BUMN berperan lebih aktif lagi melaksanakan fungsinya dengan benar dan tidak melanggar rambu-rambu yang ditetapkan oleh undang-undang. Cukuplah dengan keberpihakan kepada masyarakat miskin dengan terus-menerus memberikan edukasi serta memonitor sampai dengan lengsernya masyarakat miskin menjadi masyarakat tidak miskin lagi.
Sebagai ilustrasi, apabila target pemda menginginkan jumlah masyarakat miskin Sulsel menjadi 3 persen, berarti jumlah masyarakat miskin sisa 279.360 jiwa dengan asumsi tidak ada penambahan. Berarti jumlah yang ada 509.490 jiwa. Jumlah inilah dimintakan kesungguhan lima bank BUMN (BNI, BRI, BMI, BTN, dan BSI), belum termasuk BPD, sehingga rata-rata setiap bank kebagian 101.878 jiwa.
Apabila selama lima tahun diedukasi dan dimonitor terus-menerus, maka setiap bank setahun hanya kebagian 20.380 jiwa untuk 21 kabupaten dan tiga kota di Sulsel. Caranya mudah bagi bank, yakni melalui pembelian kredit supermikro dan kredit mikro, namun dengan melakukan sedikit perubahan skema kredit.
Sebab, selama ini pelaksanaan skema kredit setiap bulan membayar utang pokok dan bunga. Dengan perubahan, cukup membayar bunga saja, sedangkan pokoknya setiap tahun ditinjau melalui edukasi dan monitor terus-menerus sampai dengan terjadinya peningkatan kelas status.
Hal ini masih partisipasi dari bank BUMN, belum lagi BUMN bukan perbankan. Kalau dikerjakan bersama, selesai barang ini. Memang dibutuhkan keikhlasan dari bank untuk membantu pemda dan masyarakat miskin di Sulsel.
