FAJAR, MAROS-Panandatangan MoA antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Maros dengan Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin, Senin, 26 Februari.
Kerja sama ini menjadi bagian dari rencana Departemen Ilmu Administrasi Unhas mengembangkan Laboratorium Riset Kebijakan dan Manajemen Publik.
Selama ini, laboratorium hanya berbasis di kampus saja, adapun pengembangannya ke depan adalah akan bermitra dengan pemerintah daerah, khususnya pemerintah Desa di Sulawesi Selatan.
Dalam pertemuan antara Departemen Ilmu Administrasidengan Kepala Dinas PMD Maros, Idrus menjelaskan sejumlah kebutuhan desa-desa Maros saat ini.
Pertama, terkait dengan kebijakan Bupati yang mengatur soal Kawasan Perdesaan. Salah satu yang kami diskusikan adalah kawasan maritim (desa Pajukukang dan sekitarnya) dan kawasan perhutanan (Rompegading dan sekitarnya).
Kedua, terkait pemanfaatan data SDGs desa yang terdiri 18 goals yang hingga saat ini belum rampung pendanaannya. Rata-rata desa-desa di Maros masih di bawah 50% terdata. Selain itu, Ada juga kebutuhan mengenai bagaimana pasca data terkumpul, yakni bagaimana kepala desa dan perangkatnya membaca dan menganalisis data tersebut untuk perencanaan pembangunan desa.
Ketiga, terkait Komunitas atau Masyarakat Hukum adat di Maros yang sedang dalam proses penataan dan pemberdayaan. Ada beberapa desa yang komunitas adatnya masih eksis dan terjaga. Saat ini, masyarakat adat di Maros membutuhkan pemberdayaan agar nilai-nilai luhur dan pengetahuan lokal tidak hilang.
