Keempat, mengenai pengembangan administrasi pemdes berbasis digital di mana pemda menargetkan membawa beberapa desa ke level desa informatif. Kebanyakan desa di Maros saat ini masih kategori cukup bahkan kurang. Pada bagian ini, Departemen Ilmu Administrasi Unhas akan merancang sistem pemerintahan desa berbasis digital.
Kelima, perlunya pendataan spasial desa, selain data sosial desa yang selama ini sudah banyak dihimpun. Menurut Kadis PMD, saat ini bagian Topografi Kodam akan membantu Pemda Maros merampungkan peta batas desa di 49 desa. Adapun terkait kerjasama dengan departemen, “kami merencanakan mengembangkan sistem administrasi spasial desa yang diintegrasikan dengan data sosial desa seperti data SDGs,” ujar Prof Alwi.
Selanjutnya Prof Alwi menekankan bahwa departemen dan pemdes akan fokus pada pemetaan spasial (land use, lansekap, tenurial dll) di 3 desa, desa Pajukukang, Rompegading, dan Tenrigangkae. Keenam, Terkait dengan manajemen lanjutan untuk pengelola BUMDes yang sudah berbadan hukum.
Penandatanganan MoA dengan Dinas PMD disaksikan langsung oleh Bupati Maros, HAS Chaidir Syam di ruang upacara dan dilanjutkan dengan obrolan santai di ruang tunggu VIP. Bupati Maros berharap kerjasama ini dapat berkembang dan memberi manfaat bagi pemerintah dan masyarakat desa.
Sementara itu, penandatanganan oleh 3 kepala desa dilaksanakan di ruang lain di mana disaksikan oleh puluhan kepala desa di Maros. Secara bersamaan, kepala desa kelurahan berkumpul untuk membahas pemetaan batas desa.
