MAKASSAR, FAJAR — Sulsel masuk dalam kategori daerah rawan bencana. Kondisi ini mengharuskan maksimalnya keterlibatan semua stakeholder dalam penanggulangannya.
“Tahun 2023 berdasarkan data rekapitulasi sistem SI-Andalan, bencana yang terjadi sebanyak 820 kejadian yang umumnya adalah bencana hidrometeorologi yaitu jenis bencana yang diakibatkan oleh faktor cuaca,” ungkap Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel, Amson Padolo pada Forum Perangkat Daerah yang berlangsung di Hotel Grand Maleo Makassar, Rabu, 21 Februari lalu.
Kegiatan tersebut merupakan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja BPBD Sulsel TA 2025. Menurut Amson, sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana harus dilaksanakan dengan menyeluruh meliputi tiga fase, yaitu prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana untuk mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang bermuara pada perlindungan masyarakat.
Ia menambahkan, BPBD Sulsel pada Tahun Anggaran 2025 menjalankan dua program, sepuluh kegiatan, dan 34 sub-kegiatan.
Lewat FPD kali ini, pelibatan semua stakeholder bertujuan untuk menerima masukan positif dan menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah baik yang menjadi kewenangan provinsi maupun yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.
Selain itu, tentu untuk mempertajam indikator serta target perangkat daerah sehingga sasaran dalam dokumen perencanaan dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Di samping itu, menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas.
