“Jadi supaya kehadiran kita itu sebagai penyelenggara pemerintahan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Negara dan pemerintahan dibentuk adalah untuk menghadirkan kebahagiaan bagi rakyatnya, itu kata Bung Hatta. Pemerintah daerah juga dibentuk begitu,” sebutnya.
Pemerintah di Sulawesi Selatan dapat menjadi motor mengembalikan jiwa dan nurani pemerintahan serta tugas pemerintahan yang sejati dan hakiki. “Datang ke masyarakat, ngobrol sama bersama mereka, ajak mereka salaman dan tatap matanya. Akan kita rasakan harapannya, itulah tugas kita sebagai pemimpin, tugas kita sebagai aparatur negara,” ujarnya.
Dua tugas yang diberikan kepada kepala daerah adalah mengelola dan menangani inflasi dan mempercepat akses keuangan daerah untuk meningkatkan ekonomi Sulsel. Sehingga target pertumbuhan 7 persen dapat dicapai untuk menjadi Indonesia Emas 2045.
Dia menekankan, dua Pj Kada agar memperhatikan 8 program prioritas yang dicanangkannya sejak awal menjabat. Sebab, kedelapan itu adalah arahan langsung dari Presiden untuk dituntaskan.
“Tapi kalau difokuskan, dikerucutkan itu soal inflasi ini. Inflasi ini kan soal ketersediaan 21 bahan pokok. Nda mudah namanya jadi bupati wali kota, gubernur mengurus inflasi itu. Karena ada 21 bahan pokok,” ujarnya.
Kata ia, tidak ada satupun kabupaten atau kota di Sulsel, yang memiliki seluruh 21 bahan pokok. Misalnya ada dagingnya, mungkin tidak ada cabainya.
“Ada cabainya, tidak ada bawangnya. Nah, ini yang harus dikelola. Itu lah kerjasama antar daerah. Makanya saya minta bupati/wali kota, dan saya contoh setiap minggu, setiap ada waktu turun ki ke pasar. Karena jangan hanya dengar laporan,” tekannya.
