Berdasarkan data BPJS Kesehatan, saat ini sudah 95,75 persen penduduk Indonesia menjadi peserta JKN, untuk itu Afdal berharap agar seluruh tenaga medis wajib menguasai literasi pengetahuan tentang pembiayaan kesehatan Program JKN secara komprehensif agar kemampuan dan kemauan dapat selaras.
“Kami juga berharap dalam pemerataan pelayanan kesehatan, akan banyak lagi dokter-dokter muda yang bersedia bertugas di wilayah perifer demi tercapainya ekuitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia,” tuturnya.
Pada kesempatan ini, Afdal juga memaparkan tentang tiga poin penting dalam penyediaan pelayanan kesehatan di Indonesia. Pertama, memastikan semua penduduk memiliki akses. Kedua, tidak ada isu tentang masalah biaya, selanjutnya yang ketiga adalah tentang kualitas layanan yang harus bermutu.
“Akan menjadi percuma jika suatu wilayah telah memiliki dokter, memiliki peralatan dan obat-obatan tapi masyarakatnya tidak mampu mengakses layanan kesehatan karena keterbatasan biaya. Maka dari itulah Program JKN hadir untuk menjembatani pembiayaan kesehatan secara gotong-royong. Dan pemahaman dokter tentang pembiayaan tersebut diharapkan dapat mereduksi risiko tersebut,” pungkasnya.
Ketua Pusat BKS IKM-IKP-IKK-FKI, Febri Endra Budi Setyawan menyatakan komitmennya dalam bersinergi terkait dengan pengembangan kompetensi dokter di bidang pembiayaan kesehatan. Ia juga berencana akan mengembangkan kerja sama ini di seluruh wilayah Indonesia.
“Saya sangat mengapresiasi kerja sama ini dan sudah tidak sabar ingin menandatangani (mengimplementasikan) perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Tujuannya sama untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita bersinergi, agar pelayanan BPJS Kesehatan dalam Program JKN yang backbonenya adalah pelayanan promotif dan preventif di FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer) semakin kuat,” ungkap Febri.
