“Kita mau tekankan untuk memprioritaskan (usulan) non ASN yang sudah mengabdi di tempat kerjanya masing-masing. Minimal 2 tahun pengabdian,” terang Ani.
Selama ini, kata Ani, ketika ada penerimaan CASN PPPK, Pemprov Sulsel selalu mengusul di atas 10.000 kuota. Meskipun, rata-rata yang disetujui Kemenpan RB sebagai jatah hanya di kisaran 3.700an.
“10 ribuan itu memang jumlah non ASN yang sekarang ada di Pemprov, tetapi belum dikurangi yang lulus di tahun 2023. Posisi saat ini sudah berkurang sekitar 9.000an. Ada juga disabilitas yang lulus di PPPK 2023 ini, teman-teman (BKD) masih mendata semua,” tuturnya.
Untuk pembagian kuotanya, ia membenarkan ada skala prioritas. Utamanya bagi para guru dan tenaga kesehatan yang rata-rata memang mengabdi sudah cukup lama. “Dan itu arahan RPJMN,” imbuhnya. Formasi CPNS juga akan dipersiapkan penyelenggaraannya. Sembari teknis dari Kemenpan RB sudah disebarkan.
Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKD Sulsel Yessy Yoanna Ariestiani memaparkan, dari total 2.362 PPPK yang lolos tahun 2023, sebanyak 1.283 merupakan non ASN lingkup Pemprov Sulsel.
Sebelum pengumuman tersebut, jumlah non ASN lingkup Pemprov Sulsel sebesar 10.183 orang. Namun, angka tersebut masih relatif karena proses pendataan belum rampung sepenuhnya. “Datanya akan berubah, tapi belum semua terhimpun dari semua OPD. Menunggu update dari masing-masing OPD,” tandasnya. (uca/*)
