Utamanya RUU perampasan aset. ICW pernah mendata, kerugian negara akibat ulah koruptor pada 2022 mencapai Rp48,6 triliun. Namun, yang berhasil dikembalikan ke negara dari uang yang dirampok itu hanya tujuh persen. “Artinya perampasan aset ini sangatlah penting,” paparnya.
Di sisi lain, sesuai dengan komitmen Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memproses seluruh perkara yang tengah mereka tangani. Termasuk di antaranya perkara dugaan korupsi.
Pada hari pertama kerja pada 2024, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung langsung meneruskan penanganan perkara dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa.
Perkara korupsi itu diduga terjadi pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan medio 2017-2023. Kemarin (2/1) penyidik JAM Pidsus Kejagung memanggil tiga orang saksi. Mereka berasal dari unsur swasta dan pejabat negara. (elo/syn/jpg/zuk)
