JAKARTA, FAJAR – Tak seriusnya penanganan korupsi dan kinerja KPK yang memburuk membuat indeks persepsi korupsi (IPK) tanah air mengalami penurunan.
Kemerosotan makin dalam sejak lima tahun terakhir akibat melempemnya pemberantasan korupsi dan pimpinan KPK tak lagi berintegritas. Melihat kondisi tersebut, Indonesia Corruption Watch pesimistis IPK Indonesia akan membaik. Mereka memprediksi angka akan kembali turun.
Hal itu disampaikan langsung oleh Peneliti Divisi Hukum ICW Diky Anandya kemarin (2/1). ”Dan melihat kecenderungan ini, kemungkinan besar hasil survei IPK 2023 akan makin turun dari tahun sebelumnya,” ucap Diky saat diwawancari oleh Jawa Pos (grup FAJAR), kemarin.
Kondisi tersebut tak lepas dari kebijakan penanganan korupsi di Indonesia yang semakin lemah dan tak serius.
Indikatornya bisa dilihat dari sejak diterbitkannya revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019.
Sejak di bawah payung eksekutif, KPK makin melempem. Tak hanya itu, payung hukum lewat UU yang menggembosi keberanian KPK tersebut juga berdampak pada integritas KPK. Yang terbaru, tentu ditetapkannya Ketua KPK Firli Bahuri atas kasus pemerasan.
Hasil capaian IPK pada 2022 juga menunjukkan selama sepuluh tahun, tak ada keseriusan dalam penanganan korupsi. Sebab, skor 34 di 2022 itu sama dengan skor IPK pada tahun 2014. “Artinya mandek. Bahwa bisa disebut sebagai kemerosotan,” paparnya. IPK tertinggi pernah dicapai pada 2019 dengan skor 40.
Untuk memperbaiki citra pemberantasan korupsi ke depan, pengembalian UU KPK menjadi salah satu poin. Dan tentu saja segera disahkannya RUU perampasan aset dan pemberantasan uang kartal. Ini akan menjadi barier kuat pemberantasan korupsi.
