FAJAR, MAKASSAR-Universitas Hasanuddin menyelenggarakan Rapat Paripurna Senat Akademik terbatas dalam rangka upacara Penerimaan Jabatan Profesor Bidang Ilmu Ekonomi Keuangan Negara/Publik, Bidang Filologi, dan Bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual.
Rapat berlangsung mulai pukul 09.00 Wita secara luring terbatas di Ruang Senat Akademik Unhas, Lantai 2 Gedung Rektorat, Kampus Tamalanrea, Makassar, serta disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Senat Akademik Unhas, Selasa (26/9).
Proses pengukuhan dihadiri oleh Rektor Unhas, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, Dewan Profesor, tamu undangan, serta keluarga besar dari profesor yang dikukuhkan.
Adapun Tiga profesor baru yang dikukuhkan adalah:
- Prof. Dr. Abd Hamid Paddu, MA. Profesor dalam Bidang Ilmu Ekonomi Keuangan Negara/Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang dikukuhkan sebagai Guru Besar ke- 482.
- Prof. Dr. Muhlis Hadrawi, S.S., M.Hum. Profesor dalam bidang Filologi Departemen Sastra Daerah, Fakultas Ilmu Budaya yang dikukuhkan sebagai Guru Besar ke-483
- Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. Profesor dalam Bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Fakultas Hukum yang dikukuhkan sebagai Guru Besar ke-484.
Rektor Unhas Prof. JJ dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengukuhan ketiga profesor dengan interdisiplin ini menjadi motivasi serta penambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi sivitas akademika melalui penyampaian judul pidato penelitian yang dipaparkan.
“Ini merupakan pencapaian dan bagian dari kontribusi pemikiran akademis pada bidangnya masing-masing melalui hasil rekomendasi yang diberikan. Jadilah contoh yang baik, sehingga Unhas akan terus melaju menjadi universitas kebanggaan untuk mendorong kemajuan Unhas,” jelas Prof. JJ.
Sebelumnya, masing-masing guru besar telah menyampaikan pidato penerimaan, yang membahas bidang keahliannya.
Prof. Dr. Abd Hamid Paddu, MA
Menyampaikan pidato pengukuhannya yang berjudul “Peta Arah Desentralisasi Fisikal di Indonesia, Pembangunan dan Kesetaraan WIlayah”. Dalam pengantarnya dijelaskan bahwa judul penelitian ini menyangkut masalah yang dihadapi warga bangsa, bahkan kepentingan daerah, yakni mengenai pengelolaan keuangan negara dengan sistem desentralisasi (desentralisasi fiskal) ditengah gelombang perubahan (era digital) yang sangat sensitif dengan percepatan perubahan yang sering disebut era FUCA (era Fulnarability, Uncertanty, Complexity dan Ambigu) dan era Goverment 4.0.
