Ia menilai, hal tersebut merupakan upaya yang dibangun Andi Ibrahim Masdar yang telah bekerjasama dengan Sekjen Kwarnas Gerakan Pramuka untuk memuluskan pelaksanaan Musda lanjutan di Polewali Mandar.
“Sekjen telah melakukan keberpihakannya kepada kubu Andi Ibrahim Masdar. Ia juga telah melakukan intervensi kepada Pj. Gubernur, sehingga kami terhalang disitu,” ucapnya.
Saleh juga menuntut Pj. Gubernur Sulbar Zudan Fikrullah agar adil dan cermat dalam menangani masalah Kwarda Pramuka Sulawesi Barat.
Menurutnya, Pj. Gubernur Sulbar yang juga selaku Ketua Majelis Pembina Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat, tak mengindahkan hasil Musda Mamasa dengan tidak menerbitkan surat rekomendasi penetapan pengurus.
“Presidium Sidang Musda telah melaporkan dan menyampaikan secara lisan dan tertulis dilengkapi dengan dokumen Hasil Musda di Mamasa. Laporan tersebut bahkan sudah dikaji di Biro Hukum Namun sampai saat ini belum ada dikeluarkan Rekomendasi yang dimaksud dengan alasan adanya surat Kwartir Nasional ini. Ini menunjukkan gejala keberpihakan secara tidak adil dan melanggar konstitusi oleh Pj. Gubernur Sulbar. Kami berharap baliau segera sadar dan beritikad baik demi tegaknya kembali marwah gerakan Pramuka di Sulawesi Barat,” pungkasnya.(*)
