FAJAR, MAKASSAR-DPD Partai Perindo Makassar sedang menghadapi polemik terkait nomor urut calon legislatif. Isu jual beli nomor urut calon kian mencuat di partai yang didirikan oleh Hary Tanoesoedibjo tersebut.
Isu ini diungkapkan oleh salah satu pengurus Perindo Makassar, Syamsuddin Raga. Menurutnya, saat pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) di Komisi Pemilihan Umum (KPU), banyak kader yang absen karena terjadi miskomunikasi.
Alasan di balik absennya banyak kader tersebut adalah adanya indikasi bahwa untuk mendapatkan nomor urut 1, diminta partisipasi sebesar Rp25 juta. Nomor urut 2 dihargai Rp20 juta, sementara nomor urut 3 dibanderol dengan harga Rp15 juta. “Nomor urut di atas 3 tergantung pada keinginan calon anggota legislatif,” ungkapnya.
Syamsuddin Raga menganggap hal ini sebagai pelanggaran. Ia yakin bahwa Ketua Umum DPP Partai Perindo tidak menginginkan adanya praktik seperti itu. “Apalagi dalam Bimtek, disebutkan bahwa anggota dewan harus mendapatkan nomor urut 1 sebagai bentuk penghargaan dari partai,” ujarnya.
Indikasi ini telah dilaporkan ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) untuk diselidiki. Syamsuddin Raga menyebut bahwa meskipun hanya indikasi, ada rekaman yang menyebutkan jumlah uang yang dimaksud. Namun, belum diketahui apakah sudah ada bukti konkret atau tidak. “Tapi katanya ada rekaman. Rekaman itu menyebutkan angka,” pungkasnya.
Sebagai anggota DPRD Makassar petahana, Syamsuddin Raga juga mengaku tidak tahu nomor urutnya. Ia meragukan kemungkinan mendapatkan nomor urut satu karena adanya indikasi pembayaran ini. Ia juga menyoroti bahwa informasi tentang pembayaran ini hanya disampaikan kepada kader baru, sedangkan kader lama tidak diberitahu.
