Sementara itu, Ketua DPD Partai Perindo Makassar, Aris Pangerang, dengan tegas membantah isu tersebut. Ia menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak mungkin terjadi. Menurutnya, bahkan partai yang lebih besar pun tidak menjamin bahwa orang akan membayar untuk mendapatkan nomor urut. Ia meminta agar isu tersebut diperiksa langsung kepada calon anggota legislatif terkait, karena menurutnya, tanpa bukti, ia tidak dapat membenarkan klaim tersebut. “Namanya di partai politik, segala macam isu itu bisa berkembang,” jelasnya.
Aris Pangerang menjelaskan, Perindo menentukan nomor urut berdasarkan potensi keterpilihan calon anggota legislatif. Sebagai contoh, ia memberikan nomor urut 1 kepada seorang dokter yang juga mantan wakil bupati, yang merupakan mantan anggota partai lain yang bergabung dengan Perindo. Calon tersebut merupakan seorang ahli bedah dan telah memperlihatkan data bahwa ia memiliki sekitar 4 ribu pasien tetap. “Jadi liat itu potensi,” terang Aris.
Dia juga menekankan bahwa tidak ada aturan bahwa petahana harus diprioritaskan. “Kalau mengacu anggaran dasar dan petunjuk pelaksanaan rekruitmen caleg tidak ada aturan incumbent harus prioritas. Jadi semata-mata melihat kapasitas,” jelansya.
Ia menilai bahwa kinerja petahana itu kurang punya kapasitas. “Karena mohon maaf. Saya bocorkan sedikit. Selama periodenya mereka itu (para petahana). Ada namanya sosper. Dari awal saya liat pesertanya biasa 30, lama-lama tinggal 10. Di mulai acara jam 8. Menunggu 2 jam tidak datang peserta. Berarti biasa saja,” beber Aris. (mum/*)
