FAJAR, MAMUJU-Setibanya di Bandara Tampa Padang Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin beserta rombongan, didampingi oleh Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik, menuju SMKN 1 Rangas, Jl. Abdul Malik Pattana Endeng, Rangas, Kec. Simboro dan Kepulauan, Kamis (23/02/2023).
Wapres meninjau proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa. Kabupaten Mamuju dan Majene telah mengalami dua kali gempa dalam dua tahun terakhir. Proyek pembangunan pascagempa ini dikategorikan menjadi 3, yaitu pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan.
Dalam paparannya, PPK Prasarana Strategis Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulbar M. Sulthoni Rahman menyebutkan bahwa dari 43 sekolah yang terkena gempa, 37 sekolah, termasuk SMKN 1 Rangas, telah selesai dibangun kembali oleh Direktorat Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Menurut Sulthoni, SMKN 1 Rangas merupakan sekolah unggulan di Mamuju, dan memiliki 9 keahlian unggulan, yaitu teknik kendaraan otomotif, teknik dan bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik instalasi tenaga listrik, teknik elektronika industri, agribisnis pengolahan pertanian, teknik pengelasan, konstruksi jalan, irigasi dan jembatan, desain permodelan, dan informasi bangunan. Total bangunan yang sudah dibangun berjumlah 21 gedung, termasuk laboratorium (lab) bahasa. “Ada 15 bangunan yang sudah kami rekonstruksi, dan 6 bangunan yang direhab,” jelas Sulthoni.
“Kami membangun dengan SNI gempa yang terbaru,” tambahnya.
Wapres menanyakan tentang fasilitas dan peralatan lab, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar M. Natsir menjelaskan bahwa perlengkapan lab belum ada. “Sebelum gempa, [peralatan] sudah lengkap semua. Setelah gempa, itu hancur semua. Sekarang kosong, ini dibangun gedung saja, peralatan lab belum ada,” jelasnya.
Natsir menambahkan bahwa selama fasilitas lab belum ada, siswa hanya belajar teori saja. “Sekarang lebih banyak teori dulu,” imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden meminta agar peralatan lab segera diadakan agar SMK tersebut tidak hanya teori dan harus memiliki praktek. “Jangan sampai SMK ini tidak praktik. Usahakan pengadaannya segera dilakukan karena gedungnya sudah siap,” tegas Wakil Presiden.
Proyek pembangunan pascagempa ini menggunakan Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) senilai 66 miliar rupiah. Terdapat 21 gedung yang sudah dibangun dengan luas lahan 38.400 m², mampu menampung 1.296 siswa.
Hadir mendampingi Wapres dalam peninjauan ini, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tavip Agus Rayanto, Staff Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Arif R. Marbun, Gatot Prio Utomo, dan Zumrotul Mukaffa, Tim Ahli Wapres Farhat Brachma, serta, Pangdam IV/Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santoso.
Atasi Stunting di Sulbar
Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Sulawesi Barat secara langsung pada hari Kamis, 23 Februari 2023. Rapat tersebut dihadiri oleh Pj. Gubernur dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi serta para Bupati se-Sulawesi Barat. Wapres mendengarkan laporan langsung dari Pejabat Gubernur dan para Bupati atau perwakilan tentang kemajuan program, kendala, dan rencana ke depan untuk menurunkan prevalensi stunting di Sulawesi Barat.
Wapres menjelaskan bahwa Provinsi Sulawesi Barat menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah dalam upaya percepatan penurunan stunting. Meskipun prevalensi stunting di Sulawesi Barat cenderung menurun dalam 4 tahun terakhir, namun provinsi tersebut masih memiliki prevalensi tertinggi, yaitu mencapai 35 persen. Menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di Sulawesi Barat mengalami kenaikan sebesar 1,2 persen dari tahun 2021.
Wapres juga menyampaikan bahwa dari sisi ketahanan pangan yang diukur dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP), Sulawesi Barat dikategorikan sebagai Sangat Tahan. Wapres menilai bahwa tidak ada masalah dengan ketersediaan bahan pangan, tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sumber pangan yang berlimpah tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi asupan gizi ibu hamil dan anak balita.
Setelah mendengarkan laporan dari Pj. Gubernur dan para Bupati, Wapres memberikan apresiasi atas komitmen, kinerja, dan upaya dalam menurunkan stunting. Namun demikian, Wapres juga melihat terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program dan beberapa cakupan intervensi yang dinilai masih belum baik. Oleh karena itu, Wapres memberikan beberapa arahan pokok untuk diperhatikan agar penurunan stunting di Sulawesi Barat dapat dipercepat.
Pertama, Wapres meminta agar upaya percepatan penurunan dilanjutkan. Penurunan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tugas kemanusiaan. Kedua, Wapres meminta agar koordinasi diperbaiki. Semua pihak harus menghilangkan ego sektoral.
Ketiga, Wapres meminta agar diketahui kantong-kantong wilayah stunting, dan layanan yang masih kurang harus diidentifikasi dan diperbaiki, diikuti dengan penyusunan program untuk mengintervensi masalah yang ada dengan melibatkan semua pihak.
Keempat, Wapres juga meminta agar semua pelaku di tingkat desa diberdayakan dan dikoordinasikan, baik Kader Posyandu, Kader PKK, Kader Penyuluh KB, Kader Sanitasi, Tim Pendamping Keluarga, Kader Pembangunan Manusia, Karang Taruna, dan lainnya.
Kelima, Wapres meminta para tokoh agama, penyuluh agama, dan tokoh masyarakat juga dilibatkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pola makan, pola asuh, dan pola sanitasi.
Selanjutnya, Wapres meminta agar dikembangkan program untuk meningkatkan konsumsi protein hewani oleh ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita dengan memanfaatkan sumber daya lokal, seperti ikan dan telur.
“Hal ini bukan masalah bagi Sulawesi Barat sebagai salah satu sentra penghasil ikan. Selain ikan, juga ada telur. Dengan harga yang murah, kandungan gizi yang baik, mudah diperoleh dan diolah, konsumsi telur satu butir per hari adalah pilihan yang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan protein hewani,” imbuh Wapres.
Terakhir, Wapres menekankan agar dilakukan perbaikan proses pengumpulan data dan memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendukung percepatan penurunan stunting agar pelaksanaan program dapat terpantau dengan baik. (*/)
