WATAMPONE, FAJAR-Ada 1.112 Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Bone resmi dikukuhkan. Empat orang dianggap bermasalah batal dilantik. Ketua KPU Bone, Izharul Haq menuturkan, sejatinya yang dilantik 1.116 orang, tetapi karena ada permasalahan yang muncul sehingga ada yang belum dilantik.
“Ada surat yang masuk dan ada informasi yang kita terima sehingga ada empat orang belum kami lantik, sehingga pelantikan akan dilakukan ketika masalahnya sudah selesai,” ucapnya pada Pelantikan dan Pengambilan Sumpah PPS se-Kabupaten Bone, di Stadion La Pattau Matanna Tikka, Selasa, 24 Januari 2023.
Ia mengatakan, permasalahan dari empat orang tersebut yakni karena mereka terikat hubungan suami istri. Sedangkan hal tersebut jelas bertentangan dengan aturan kepenyelanggaraan.
Ia membeberkan, dua orang dari Kecamatan Cenrana di Desa Cakkeware, sebenarnya sudah lama tidak sama-sama (satu rumah), tetapi belum resmi cerai secara hukum. “Makanya perlu diperjelas,” ungkapnya.
Lanjut dia, satu orang dari Kecamatan Tanete Riattang Timur di Kelurahan Panyula dan satu orang dari Kecamatan Mare di Desa Lapasa. “Mereka mendaftar beda kecamatan, ternyata setelah ditanggapi mereka suami istri,” bebernya.
Oleh karena itu, setelah di proses di Bawaslu akan dilantik. Maka dari itu permasalahan ini akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu karena aduan masuk ke mereka. “Yang jadi hanya 1112 orang,” ujarnya.
Bagi dia, yang utama dari tugas PPS adalah integritas, tidak boleh ada yang boleh goyah dengan godaan apapun itu. “Ada komisioner yang dilobi oleh pemilik uang, tetapi tidak goyah. Itu saya bilang pemilik uang bukan hanya menggoda pemilih tetapi juga penyelenggara,” katanya.
Kemudian yang menjadi tugas utama adalah melakukan verifikasi faktual terhadap KTP dukungan terhadap calon anggota DPD. Ada sekitar 15 ribu KTP yang akan difaktualkan di setiap desa. “Ada 23 calon anggota DPD yang mengajukan diri difaktualkan dukungannya. Dan kita harus senantiasa bekerja secara hati-hati dalam bekerja karena kita senantiasa dalam pengawasan,” ujarnya.
Bupati Bone Andi Fahsar Mahdin Padjalangi menuturkan persaingan menjadi PPS sangat ketat. Sehingga pengumuman dilakukan pada subuh hari. “Kita berharap seleksi ini menghasilkan yang terbaik untuk pelaksanaan demokrasi 2024. Semoga PPS terpilih bisa menyukseskan pemilu di tingkat desa,” ucapnya.
Ia juga mengatakan dibutuhkan bantuan seluruh stakeholder, agar pemilu 2024 bisa berjan sesuai dengan undang-undang kepemiluan. Selain itu harus bersinergi dengan seluruh stakeholder tanpa ada tekanan dan intervensi demi menghasilkan pemilu yang berdemokrasi dengan baik.
“PPS harus berintegritas dan paham terkait dengan peraturan dan senantiasa melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan untuk kesuksesan penyelenggaraan pemilu,” katanya.
Kemudian seluruh anggota PPS harus berbekal keterampilan, sehingga bisa bekerja sesuai dengan peraturan yang ada. Anggota PPS harus bekerja secara profesional dan bekerja secara netral.
Termasuk koordinasi dengan penyelenggara pemilu di setiap tingkatkan harus dijalankan dan tetap bersinergi dengan seluruh stakeholder terkait. Penyelenggara harus bekerja dengan baik, harus memahami tupoksi secara profesional agar bisa bekerja demi berlangsungnya pesta demokrasi dengan baik.
“Para penyelenggara pemilu juga harus menjaga netralitasnya yaitu bagaimana memberikan ruang dan hak yang sama kepada seluruh peserta pemilu. Jadi bukan tidak boleh komunikasi dengan siapa pun atau tertutup,” jelasnya. (saenal/*)
