Oleh M Asri Arief, Pemerhati Lingkungan dan Sosial Kemasyarakatan.
Berbagai bentuk negara di dunia, berpangkal pada dua pilihan ekstrim yaitu Federasi atau Kesatuan (Unitary).
Dalam menentukan bentuk negara Indonesia, perdebatan para pendiri negara (founding fathers) bermuara pada pilihan negara kesatuan. Suatu pilihan yang sangat bijaksana, visioner dan memiliki perspektif yang sangat mendalam. Betapa tidak, keanekaragaman Indonesia dari berbagai suku, ras, dan agama serta bahasa merupakan kebhinekaan yang tidak mudah dipadukan. Tak heran jika pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Proklamator Ir Soekarno dan Drs Mohammad Hatta, menempatkan isu persatuan dan kesatuan sebagai tema sentral membangun kesadaran berbangsa.
Bangsa Indonesia pun patut bersyukur, karena dianugerahi berbagai bentuk kekayaan alam. Tanah yang subur, lautan luas serta sumber daya alam yang melimpah. Terkait dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia, merupakan aset yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, kekayaan sumber daya alam yang melimpah diharapkan mampu menyejahterakan rakyat Indonesia.
Limpahan Sumber Daya
Sumber daya alam, tidak tersebar merata di berbagai negara. Di kawasan Timur Tengah, terdapat persediaan gas alam sebanyak sepertiga dari gas alam yang ada di dunia. Begitu pula Maroko, memiliki persediaan setengah dari jumlah senyawa fosfat yang ada di bumi. Keberadaan Indonesia juga bak zamrud khatulistiwa karena memiliki beragam sumber daya alam seperti minyak, gas, pertambangan, dan perikanan. Bahkan Indonesia tercatat sebagai pengekspor terbanyak plywood (kayu lapis) yaitu sekitar 80% ke pasar dunia dan memiliki biodiversity Anggrek terbesar di dunia yaitu sekitar enam ribu jenis.
Limpahan sumber daya alam sepatutnya mampu meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat, tetapi sebuah ironi sumber daya alam jika kekayaan tersebut justru dikelola atau dinikmati pihak lain. Masyarakat Papua misalnya, masih banyak yang hidup dengan penghasilan minim. Padahal emas dan tembaga ada di bumi Cenderawasih, bahkan konon pada kedalaman 400 meter ditemukan kandungan uranium yang harganya seratus kali lebih mahal dari emas. Para ahli memperkirakan, uranium sebagai bahan baku pembuatan bahan bakar nuklir ituberjumlah cukup untuk membuat pembangkit listrik bertenaga nuklir dengan kemampuan menerangi seluruh permukaan bumi.
Tanpa Daya
Program pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam, cenderung mengandalkan comparative advantage yang berorientasi kuantitas dan keuntungan yang relatif sedikit. Tidak juga berpijak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, berakibat pada meningkatnya jarak antara masyarakat dengan alam. Begitu pula distribusi dan pemanfaatan sumber daya alam, belum merata dinikmati rakyat. Masyarakat terkesan tanpa daya, hanya sebagai penonton pengelolaan sumberdaya alam di sekitarnya.
Berbagai literatur menyebutkan, pengelolaan sumber daya alam yang terjadi sarat dengan praktik monopoli pihak tertentu sehingga mengakibatkan tingginya konflik agraria. Kebijakan pro-kapital (corporate based) yang dipraktikkan selama ini cenderung merusak sumber daya alam, mengurangi pendapatan negara dari sektor sumber daya alam dan rentan memicu konflik sosial yang mengancam disintegrasi bangsa.
Kini, saatnya pemerintah pusat maupun daerah, merajut kembali semangat persatuan dan kesatuan mengelola sumber daya alam untuk kepentingan bersama. Tidak berkutat dalam pengelolaan sumber daya alam yang “nir-etik”, tanpa peduli peran etika dan moral. Harus disadari, limpahan sumber daya alam tidak akan berdaya menyejahterakan rakyat, jika tidak ada tekad pemerintah untuk merubah paradigma pengelolaan sumber daya alam yang lebih transparan dan pro-rakyat (community based). Hanya dengan cara ini, pemerintah akan mampu “menyelematkan” bangsa dari ironi sumber (tanpa) daya, sekaligus diharapkan mampu mengantarkan seluruh rakyat Indonesia meraih kemerdekaan dalam memiliki dan menikmati sumber daya alam untuk kemakmuran yang sejati.***
%20Daya){kind=link}