Akhir pekan lalu, Presiden Jokowi menyampaikan peringatan keras di hadapan para perwira menengah dan perwira tinggi kepolisian. Seluruh kapolres hingga kapolri dipanggil ke Istana Kepresidenan. Nyaris tidak ada kabar gembira. Mereka diberi wejangan berisi kritikan pedas agar kepolisian berbenah, jangan menjadi sumber masalah dengan memicu kecemburuan sosial. Polisi harus terhindar dari sumber keluhan karena pungli, bermuka tembok dalam melayani masyarakat, tapi bangga bergaya hidup mewah.
Pemanggilan ke Istana bukan untuk bersenang-senang. Bukan pula undangan biasa. Presiden memandang keluhan dan terus turunnya kepercayaan masyarakat terhadap korps Bhayangkara, sudah pada level mengkhawatirkan. Padahal, polisi adalah institusi negara terdepan dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Kalau institusi ini rusak, maka tentu kepolisian justru akan menjadi biang masalah dan tentu tidak bisa diandalkan bekerja profesional. Sangat mungkin Presiden menduga ada relevansi antara pungli dan hidup mewah para petinggi kepolisian.
Pada Agustus lalu, lembaga survei Indikator, memaparkan institusi yang saat ini dipimpin Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu, terus mendapatkan penurunan kepercayaan masyarakat. Berturut-turut penurunan tersebut tergambar sejak April 2022 dengan tingkat kepercayaan publik sebesar 71,6 persen. Lalu turun pada Mei 2022 ke posisi 66,7 persen, hingga Agustus 2022 hanya mencapai 54,2 persen. Survei terakhir dilakukan pasca-peristiwa pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo dan kawan-kawan sesama polisi. Sangat mungkin, tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian akan makin anjlok jika survei dilakukan pasca-peristiwa Kanjuruhan dan penangkapan Irjen Teddy Minahasa terkait narkoba.
Jika keresahan publik atas kepolisian sudah menjadi keresahan Kepala Negara, maka hal itu bukan lagi masalah biasa. Apalagi satu per satu masalah tersebut diungkap dengan gamblang agar dicatat petinggi Bhayangkara. Misalnya, selain pungli dan hidup hedonis, adapula perintah untuk meredam dan menjauhi tindakan sewenang-wenang dan tindakan represif. Selain itu tidak mempraktikkan perilaku mencari-cari kesalahan alias kriminalisasi. Semua itu akan sangat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
Sesungguhnya, makna dari pemanggilan petinggi Polri ke Istana oleh Presiden adalah memberi kunci perbaikan kepercayaan. Bahwa kepolisian cukup meredam dan menjauhi perilaku buruk yang disampaikan Presiden, maka citra baik kepolisan akan kembali pulih. Kita harus bisa kembali percaya kepada polisi. Syaratnya, Polri harus berani keluar dari kultur buruk yang selama ini terus berlangsung; pungutan liar, perilaku represif, mencari-cari kesalahan, kesewenang-wenangan, bermewah-mewah. Kita dukung kepolisian berbenah, agar warga tidak percuma lapor polisi.(^^)
