Demonstrasi yang dilakukan rakyat untuk menolak kebijakan tersebut harus ditanggapi oleh pemerintah sedikit lebih serius dari sebelum-sebelumnya. Kecuali pemerintah hari ini lupa dengan sejarah, misalnya demonstrasi 1966 dengan tajuk Tritura (Membubarkan PKI, Reshuffle Kabinet Dwikora dan Turunkan Harga) yang diabaikan oleh rezim sehingga berujung pada penurunan Presiden Soekarno. Maka tidak menutup kemungkinan pula, jika pengabaian pemerintah adalah jawaban atas demonstrasi yang berlangsung saat ini, hal serupa akan terjadi – masyarakat marah dan menyatukan daulatnya dalam bentuk perlawanan berskala besar.
Alarm People’s Power
Kondisi Bumi Pertiwi sekarang tidak dapat dinafikkan sedang mengalami multi-darurat. Lelucon apapun yang dikonstruksi untuk menutupi pandangan publik atau setidaknya untuk mengalihkan, pada saat ini tidak berlaku lagi.
Masyarakat sudah eneg, kaum intelektual mulai mengendus kebengisan skandal di pos-pos kenegaraan, para aktivis sudah geram dan para reformis di luar pemerintahan sedang menyesali dampak-multi destruktif dari kekuasaan dibalik daya presidensial yang dimanfaatkan oleh para skandal untuk bertindak sesuka hati dan tidak peduli tentang nasib Negara Bangsa Indonesia kedepannya.
Penulis pikir, Presiden Republik ini, Joko Widodo mampu menangkap substansi dan esensi penolakan yang dilakukan oleh rakyat. Maka dari itu, Presiden selaku Kepala Negara harus segera mengeluarkan kebijaksanaannya untuk mengubah kondisi suram yang kemungkinan besar tidak terelakkan. Masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk menghadapi kondisi geopolitik dan melangsungkan program nan tengah di bangun tanpa memberatkan masyarakat.
