FAJAR, MAKASSAR-Penutupan bukaan median jalan poros, yang menghubungkan Jalan Hertasning Raya – Jalan Tun Abdul Razak dan akses menuju Perumahan Minasa Upa berpolemik.
Warga yang tinggal di perbatasan Gowa-Makassar yakni, di Minasa Upa, Pao-Pao, Citraland Hertasning, Graha Lestari, dan perumahan Bosowa, secara terbuka menyatakan akan turun melakukan pembongkaran median jalan.
Perwakilan warga perbatasan tersebut, datang di sebuah Cafe dengan membawa dokumen. Mulai dari bukti dukungan penolakan warga atas penutupan bukaan median jalan, surat penyampaikan pada Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel, hingga permohonan ke Gubernur Sulawesi Selatan. Mereka juga membawa hasil analisis kajian yang telah dilakukan Dishub Sulsel mengenai kondisi di kawasan tersebut.
Ketua Kerukunan Perumahan Pao-pao Permai, Hasrajuddin mengatakan sebab sejak awal penutupan U Turn yang terletak di dekat perumahan Citraland Hertasning tersebut, memang ditolak warga. Sebab dianggap menyusahkan warga putar balik terlalu jauh.
Belum lagi kata Hasrajuddin, sudah bertahun-tahun ditutup, dan banyak dikeluhkan warga maupun pengengendara karena sering mengakibatkan kemacetan.
“Kami sudah dijanji berapa kali oleh Dishub Sulsel, katanya hal ini dibucarakan dulu kepada Dishub Gowa. Katanya mereka menunggu keputusan dari Gowa, tetapi sampai sekarang kami seperti di PHP,” ucapnya saat ditemui di Jalan Tun Abdul Razak.
Warga Minasa Upa, Ahmad Rizal mengatakan beberapa ada berkas hasil kajian dari Dishub Sulsel, yang diberikan kepada warga. Kajian ini dilaksanakan dengan menggunakan uang rakyat.
“Kasihan bila hasil kajian ini tak juga diimplementasikan. Kami warga Minasa Upa siap membantu Dishub Sulsel membuka kembali median jalan yang selama ini ditutup,” tegas Rizal, sambil memperlihatkan salinan hasil kajian Dishub Sulsel tersebut.
Menurut Rizal, warga setempat dulunya berhasil membuka penutupan bukaan median jalan yang ditutup. Itu menggunakan road barrier atau pembatas jalan.
Namun upaya itu hanya bertahan empat hari saja. Setelahnya, kembali ditutup bahkan dijaga petugas kepolisian hingga terkesan menghalang-halangi upaya warga.
Dari situ, warga yang menolak penutupan disarankan untuk menggalang suara dukungan. Banyak warga mendukung itu. Tetapi yang disayangkan adanya beberapa warga berstatus sebagai ASN yang diketahui ikut merasakan dampak tersebut, tapi takut menyampaikan ekspresi lewat tandatangan dukungan penolakan.
“Di lapangan, warga yang berstatus ASN takut memberikan tandatangan dukungannya termasuk lurah. Kami heran juga padahal mereka juga kami ketahui terkena dampak dari ini” sebutnya.
Lebih parahnya lagi sambung Rizal, petugas Dishub Sulsel dimaki menggunakan narasi kotor oleh oknum para petugas Dishub Pemkab Gowa. Itu terjadi pada saat petugas Dishub Sulsel bersama warga ke lokasi penutupan median jalan di Hertasning.
” Ini kan aneh, ada apa semua? Kenapa petugas Dishub Sulsel ingin dimaki oleh petugas tingkat kabupaten yang jelas wilayah kerja adalah provinsi. Dan belakangan pula anak muda itu diketahui adalah suruhan oleh Pemkab Gowa. Ada apa semua?” keluhnya.
Dia menegaskan sepekan dari sekarang, setelah aspirasi dari warga tidak juga bisa diwujudkan, maka jalan terakhir yang ingin dilakukan adalah membantu Dishub Sulsel membuka median jalan yang selama ini ditutup dan banyak dikeluhkan.
“Kami sudah menyurat ke provinsi dan akan kembali menyurat hari ini. (Kamis, 7 Juli), kami juga sudah pegang hasil RDP bersama Komisi D DPRD Makassar yang hasilnya meminta dinas terkait membuka median jalan. Ini tugas dan kewenangan Dishub Sulsel membuka, kami akan bantu,” tegasnya.
Anggota Komisi C DPRD Sulsel, Bidang Pembangunan dan Infstrastruktur, Fahruddin Rangga mengatakan Sebetulnya masalah ini menjadi kewenangan Dishub Sulsel, karena merupakan jalur provinsi. Namun benar juga jika meminta putusan Dishub Gowa, karena masuk di wilayah Gowa.
“Paling tidak kalau sudah menyurat ke DPRD Sulsel soal keluhan ini. InsyaAllah DPRD Sulsel mengambil langkah terus mengingatkan berulang ke Pemprov kalau memang perlu dilakukan pembingkaran jika merugikan banyak pihak. Percaya saja saya yakin, ini tanggung jawab teman-taman di DPRD Sulsel untuk mengawal,” ucapnya. (wis/*)
