Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan mengatakan, pembahasan RAPBD akan dilaksanakan di internal. Kemudian menyampaikan hasil pembahasan. Setelah itu dilakukan penetapan.
“Pada pembahasan ini tentu akan diberikan masukan nantinya sehingga menjadi rujukan sebelum penetapan. Kita punya waktu yang cukup untuk melakukan pembahasan,” katanya.
Ketua Badan Kehormatan DPRD Bone, Aripuddin mengatakan, anggota legislatif sebagai kolektif kolegial memang harus jeli melihat struktur RAPBD sebelum ditetapkan menjadi APBD. Sehingga fungsi kontrol ini berjalan dengan baik.
“Jadi bagaimana daerah dalam pengelolaan anggaran terkoordinasi dengan baik. Dalam hal fungsi kontrol wajib hukumnya melakukan kontrol.Sebab, fungsi kontrol saat ini belum maksimal,” katanya. (ans/*)
