Habis proyek gorden, terbitlah proyek cat atap. Setelah gagal dengan proyek gorden, maka muncul proyek pengecatan atap (waterproofing) kubah Gedung Nusantara DPR-RI dengan anggaran 4,56 M. Urgensi di balik proyek pengecetan ini konon selain karena cet kubah gedung tersebut telah mengelupas, juga telah terjadi peresapan air ke dalam beton, sehingga diperlukan penanganan segera. Apalagi gedung ini akan digunakan untuk beberapa acara kenegaraan.
Pengamat politik dan Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menilai DPR tidak pernah transparan dalam penggunaan dana anggaran yang tidak ada habisnya, dan pengajuannya selalu tiba-tiba. Ia menyarankan agar peristiwa penolakan proyek gorden menjadi pelajaran berharga. Oleh karenanya, dalam masa menunggu hasil audit tersebut harus ada moratorium segala bentuk pengadaan. Puan Maharani sebagai ketua DPR-RI diharapkan dapat mengadakan perbaikan yang signifikan di internal DPR yang terkait dengan berbagai jenis pengadaan kebutuhan di DPR-RI agar masalah klasik ini tidak regeneratif.
Jika Badan Urusan Rumah tangga (BURT) DPR telah memutuskan untuk membatalkan proyek gorden, maka seyogianya BURT juga membatalkan proyek-proyek lain demi konsistensi dan komitmen untuk efisiensi anggaran, dan agar pembatalan pertama tidak berkesan hanya untuk “menyenangkan hati rakyat”.
Gorden dan atap sama-sama berfungsi melindungi. Jika gorden berfungsi untuk melindungi pandangan dari luar, maka atap berfungsi sebagai pelindung dari matahari dan hujan. Dua proyek ini adalah di antara sekian banyak proyek pengadaan yang menuai kritik. Tak heran jika Ray Rangkuti berpendapat bahwa DPR tidak bosan-bosannya melakukan hal serupa. Last, but not least, semoga gorden dan atap sama-sama bisa menjadi “pelindung” bagi rakyat Indonesia. (*)
