FAJAR, MAKASSAR — “Ini pejuang, Pak, bukan veteran. Veteran sudah lama mati, sekarang hanya ada pejuang seperti halnya reformasi.”
Begitulah kalimat para civitas akademika, mahasiswa dan yayasan kubu Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) saat menghadiri pemberitahuan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri (PN) Makassar, di Kampus UPRI, Jalan Gunung Bawakaraeng, Jumat, 25 Maret 2022.
Pemberitahuan eksekusi lantaran adanya putusan Mahkamah Agung (MA) tanggal 17 Juni 2019, Nomor : 1324K/PDT/2019 dengan amar putusan menolak permohonan kasasi dari pemohon selaku tergugat UPRI Makassar atas gugatan dari Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar terkait kepemilikan dan penyelenggaraan sah akademik.
Konflik antara dualisme yayasan UVRI dan UPRI sebagai satu pemilik kampus, telah lama bergulir. Jalur hukum pun ditempuh guna menyelesaikan perkara ini.
Dalam rentetan putusan, Pengadilan Negeri Makassar akan melaksanakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 2021, No.36EKS/2019/PN.Mks jo Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 November 2017 No.65/PDT.G/2017/PN.Mks jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 07 Mei 2018 No.226/PDT/2019/PT.Mks
Berlanjut ke jo Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Juni 2019 No.1324K/PDT/2019, jo putusan Peninjauan Kembali Nomor : 563 PK/PDT/2020 tanggal 06 Januari 2020 dalam perkara antara Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) versi Halija Nurtindi dengan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) versi Andi Rahman.
