BONE, FAJAR — Warga Desa Balieng Toa, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone menggelar aksi unjuk rasa menuntut pergantian perangkat desa di Kantor DPRD Bone, Kamis, 10 Februari.
Aksi tersebut dipicu pengangkatan perangkat desa yang tidak sesuai prosedur berlaku. Tidak dilakukan melalui penjaringan atau pemilihan. “Ini dilakukan sistem penunjukan,” seru Koordinator Aksi, Arif Sandi.
Alhasil, dampaknya kinerja perangkat desa dinilai nihil. Tidak aktif sebagai perangkat desa yang berdampak langsung pada warga Desa Balieng Toa.
Bahkan beberapa perangkat desa ditemukan merangkap jabatan. Mereka memiliki pekerjaan lain seperti bekerja di pabrik dan pemadam kebakaran. “Ini di luar kewajaran. Seakan dilakukan pembiaran,” terangnya.
Arif mengaku, telah beberapa kali melakukan pertemuan internal. Tetapi tetap saja tidak ada solusi. Bahkan tidak digubris. “Makanya kami datang ke sini (DPRD) menyampaikan aspirasi kami terkait apa yang terjadi di desa kami,” paparnya.
Selain itu, Arif juga meminta kepada DPRD untuk melakukan audit anggaran di Desa Balieng Toa. “Penggunaan anggaran tanpa meminta respons masyarakat tentang apa yang dibutuhkan. Hanya sepihak,” cetusnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Bone, Ade Ferry Afrisal menuturkan, akan menindak lanjuti aspirasi warga Desa Balieng Toa. Terutama akan melibatkan SKPD terkait.
“Segala hal, kita akan tindak lanjuti kebenarannya. Terutama jika ada kesalahan yang dilakukan dalam penunjukan langsung aparat desa,” terangnya.
Ade menerangkan, penunjukan langsung perangkat desa dapat dilakukan dengan musyawarah. Tetapi apabila musyawarah tidak tercapai maka harus dilakukan pemilihan perangkat desa.
