* Bingung Urus Nasib Pengungsi
MAJENE, FAJAR — Nasib pengungsi 117 KK warga Aholeang dan Rui di Desa Mekkatta Kabupaten Mamuju kian miris. Pemerintah bahkan saling menyalahkan.
Hingga kini 117 kepala keluarga (KK) warga Aholeang dan Rui masih menetap di tenda pengungsian. Kampung mereka porak-poranda, tertimbun longsor akibat gempa Sulbar pada 15 Januari 2021 lalu.
Sayangnya, proses relokasi warga Aholeang dan Rui kian tak jelas. Warga terkatung-katung di pengungsian. Pemprov Sulbar dan Pemkab Majene seolah lepas tangan dan malah saling tunjuk.
Kepala Pelaksana BPBD Majene, Ilhamsyah, mengatakan untuk pembangunan rumah di Aholeang dan Rui menjadi tanggung jawab Dinas Perkimtan Sulbar. Alasannya, kata dia, mereka pihak yang lebih sering berkomunikasi dengan Bank Sulselbar yang berencana membangun rumah dari dana corporate social responsibility (CSR).
“Ada CSR BPD Sulselbar, yang kerja sama dengan Pemprov (Perkimtan). Soal rumah, mereka yang tahu banyak,” kata Ilhamsyah, kemarin.
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Sulbar, Ince Rachmad menanggapi. Menurut dia, justru Pemkab Majene yang sebaiknya pro-aktif agar lahan dan proses pembangunan rumah bisa cepat tuntas.
Apalagi pembebasan lahan 1,8 hektare itu dianggapnya belum cukup. “Jangan semuanya provinsi, karena ada banyak kabupaten lain juga yang kita bantu pembangunan rumah,” ujar Rachmad.
Rachmad membenarkan bahwa pihaknya memang berencana membangun 50 unit (30 unit untuk tahun 2021) rumah melalui CSR BPD Sulselbar. Namun karena terkendala proses pembebasan lahan, akhirnya rencana itu molor dari tenggat waktu. Sekarang baru 10 unit, lanjut dia, yang sementara dalam proses pembangunan.