Sebagai ketua umum periode pertama di organisasi ASOBSI, Sahar mengapresiasi KLHK yang telah mendukung program pemberdayaan bank sampah melalui pertemuan rapat koordinasi nasional (Rakornas) bank sampah setiap tahun, memfasilitasi Asosiasi Bank Sampah Indonesia (Asobsi) yang merupakan wadah aspirasi bank sampah di Indonesia serta edukasi maupun pembinaan bank sampah di daerah di Indonesia serta revisi permen LH No 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah di bank sampah melalui 3R.
“Kita berharap regulasi dan kebijakan itu harus pula diikuti oleh pemerintah provinsi, kota dan kabupaten. karena terus terang laporan dari pengurus Asobsi di daerah masih banyak pemerintah daerah yang belum sepenuhnya mendukung program bank sampah ini,” ungkapnya.
Padahal kata Sahar, bank sampah sangat berkembang pesat di Indonesia, di mana pada tahun 2020 jumlah bank sampah telah mencapai 11.330 unit di 369 kabupaten/kota di Indonesia. Sementara di Kota Makassar sendiri, selama pandemi tercatat 673 bank sampah yang terdaftar dan selama pandemi hanya kurang lebih 50 persen saja yang beroperasi. Dari jumlah tersebut perputaran uang juga memadai dengan modal pembelian hanya 300 juta rupiah tapi mampu menghasilkan pendapatan sebesar Rp1 miliar rupiah lebih. (rls/fajar)
