Untuk itu kata dia, Swakelola Tipe III sendiri merupakan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan diperbarui lewat Perpres Nomor 12 Tahun 2021.
Mekanisme ini memungkinkan pemerintah bekerja sama langsung dengan OMS untuk melaksanakan kegiatan tertentu tanpa melalui proses tender, sehingga lebih cepat dan tepat sasaran.
Dalam konteks penanggulangan HIV/AIDS, pendekatan ini dinilai sangat relevan. Pemerintah dapat mendelegasikan program-program strategis kepada OMS yang telah terbukti efektif menjangkau komunitas terdampak.
“Mereka punya keahlian teknis, jaringan komunitas, dan yang tak kalah penting—mereka dipercaya oleh masyarakat,” ungkap Iskandar.
Perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Makassar, Yanti mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalankan berbagai program edukasi dan pelayanan terkait HIV/AIDS, namun kerja sama dengan OMS tetap diperlukan untuk memperluas cakupan dan efektivitas program.
“Dengan swakelola tipe III, kerja sama bisa lebih terstruktur dan berkelanjutan,” ujarnya.
Namun, implementasi swakelola tipe III tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada beberapa aspek krusial yang harus diperhatikan, mulai dari kejelasan regulasi, transparansi pengadaan, hingga kapasitas manajerial OMS.
“Harus ada sistem monitoring dan evaluasi yang partisipatif agar kualitas pelaksanaan program tetap terjaga,” tambah Iskandar.
Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Makassar, Dr. Syarifuddin mengatakan jika dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Makassar juga sangat dibutuhkan.
