“Israel harus mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum humaniter internasional,” demikian pernyataan surat tersebut.
Selain itu, mereka mengkritik pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan menentang usulan “kota” baru-baru ini oleh pejabat Israel.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengajukan rencana untuk membangun kamp “kota” di Rafah yang hancur untuk menampung semua warga Palestina di Gaza.
Negara-negara sekutu menulis bahwa model pengiriman bantuan Israel di Gaza berbahaya, memicu ketidakstabilan, dan merampas martabat manusia warga Gaza.
Laporan CBS menunjukkan sejak Mei bahwa pasukan Israel secara rutin menembaki orang-orang di Gaza di dekat lokasi distribusi makanan.
Sementara itu, pejabat Israel tidak mengizinkan jurnalis asing memasuki Gaza, sehingga hampir mustahil untuk memverifikasi fakta-fakta secara independen seperti meningkatnya angka kematian oleh kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.
Kelompok negara tersebut menyerukan agar Israel segera mencabut pembatasan aliran bantuan yang sangat dibutuhkan ke Gaza agar segera memungkinkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi non-pemerintah kemanusiaan lainnya melakukan pekerjaan penyelamatan jiwa mereka dengan aman dan efektif.
Senin pagi, Kementerian Luar Negeri Israel dengan tegas menolak pernyataan internasional tersebut dengan menyatakan bahwa lebih baik menghindari pernyataan semacam ini selama momen-momen sensitif dalam negosiasi gencatan senjata yang sedang berlangsung.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein di X menyebut pernyataan negara-negara itu gagal memfokuskan tekanan pada Hamas dan gagal mengakui peran dan tanggung jawab Hamas atas situasi ini.
