Menurut laporan tersebut, bentuk keterlibatan dunia usaha mencakup dukungan teknologi, logistik, pendanaan dan investasi, yang memperkuat sistem apartheid, pendudukan illegal Israel, hingga genosida. Namun menariknya, meski banyak perusahaan yang disebut, tidak semua sektor usaha masuk dalam daftar tersebut.
Beberapa merek di sektor makanan dan minuman yang selama ini kerap menjadi sasaran utama boikot di Indonesia seperti Starbucks, KFC, dan McDonald’s, justru tidak disebutkan dalam laporan itu. Fakta ini memperlihatkan adanya ketimpangan persepsi publik dan data objektif yang kemudian melahirkan gerakan boikot yang rawan salah sasaran.
Kajian ulama juga menyatakan tidak ada dasar syariat yang kuat. Kekeliruan sasaran dalam gerakan boikot juga menjadi perhatian para ulama pesantren. Forum Bahtsul Masa’il tradisi musyawarah para ulama NU secara khusus membahas fenomena ini, dalam pertemuan di Pondok Buntet Pesantren, Cirebon.
Forum ini memberikan rekomendasi dan fatwa terkait persoalan yang berkembang di masyarakat. Para kiai dan santri dari berbagai pesantren di Jawa dan Madura menelaah gerakan boikot McDonald’s, dan menemukan bahwa tidak ada keterkaitan langsung antara perusahaan tersebut dengan entitas yang terlibat dalam kejahatan kemanusiaan di Palestina.
“Dalam fiqih muamalah, hukum dasar kegiatan perdagangan adalah boleh. Maka, gerakan boikot harus memenuhi dua syarat, ada keterkaitan yang jelas dan tidak menimbulkan kerugian besar umat,” ujar K.H. Aris Ni’matullah, Musoheh Bahtsul Masail se-Jawa dan Madura Pondok Pesantren Buntet.
