FAJAR, JAKARTA – Seiring berlangsungnya agresi militer Israel ke Gaza, aksi boikot terhadap sejumlah merek global terus menggema di berbagai belahan dunia. Ini juga terjadi di Indonesia.
Di ruang-ruang digital, daftar produk yang dianggap terafiliasi dengan Israel beredar luas. Sering kali tanpa data dan rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pakar ekonomi dan ulama pun mengingatkan pentingnya bersikap bijak dan cermat dalam menyikapi ajakan boikot. Ini diharapkan agar semangat solidaritas tidak berubah menjadi aksi yang kontra produktif.
Ekonom Universitas Airlangga, Gigih Prihantono menjelaskan, aksi boikot yang tidak berbasis data akurat dapat berdampak serius pada perekonomian nasional. Mulai dari penurunan omzet pelaku usaha, ancaman PHK, hingga memburuknya persepsi investasi.
Dia menyebut, fenomena ini bisa dikategorikan sebagai kampanye hitam. Dampaknya bukan hanya menyasar entitas usaha yang sesungguhnya tidak memiliki keterlibatan langsung dalam konflik Palestina–Israel. Namun juga berdampak pada ekonomi domestik.
“Betul, ini bisa berimbas kepada ketenagakerjaan. Karena yang rugi kita sendiri sebenarnya, kalau black campaign ini terus meluas,” ujarnya, Rabu, 16 Juli.
Salah satu rujukan kredibel yang dapat dijadikan acuan masyarakat adalah laporan resmi Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR), yang dirilis pada akhir Juni lalu. Laporan bertajuk From Economy of Occupation to Economy of Genocide tersebut mengungkap peran sejumlah korporasi, yang berkontribusi langsung dan signifikan dalam mendukung pelanggaran HAM berat di Palestina.
