Dalam konteks ini, menjadi penting untuk mempertanyakan secara objektif: apakah keterlambatan dan stagnasi ini terjadi karena lemahnya moral dan karakter ASN? Ataukah karena belum adanya strategi pembangunan yang rasional, terukur, dan berpihak pada kebutuhan konkret masyarakat?
ASN yang memiliki kedalaman spiritual memang ideal, tetapi tanpa kepemimpinan yang mampu menerjemahkan nilai-nilai itu ke dalam kebijakan publik yang terukur dan efektif, birokrasi hanya akan terjebak dalam rutinitas. Sebaliknya, seorang pemimpin yang mampu menggabungkan nilai spiritual dengan kapasitas manajerial dan keberanian membuat keputusan strategis, akan mampu membawa daerah ini ke arah perubahan yang lebih substansial.
Masyarakat tidak sedang menolak nilai-nilai religius dalam birokrasi. Justru sebaliknya, masyarakat berharap bahwa spiritualitas pejabat publik tidak berhenti pada simbolik atau seremoni, tetapi benar-benar diaktualisasikan dalam kinerja yang nyata dan berdampak.
Di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, dibutuhkan model kepemimpinan yang tidak hanya saleh secara personal, tetapi juga mampu memimpin perubahan, menghadirkan kebijakan yang rasional, dan menjawab kebutuhan riil masyarakat. Di situlah perpaduan antara spiritualitas, kompetensi, dan kepemimpinan menjadi sangat krusial. (sae)
