“Kita tidak boleh kecil hati dengan tantangan yang ada. Kami percaya, di balik kesulitan akan ada kemudahan,” tambahnya.
Senada dengan itu, Dewan Pengawas AMPUH, Abah Syamsul, menyoroti perlunya kesiapan lebih dini menghadapi regulasi-regulasi baru dari Kerajaan Arab Saudi yang berdampak langsung pada pelaksanaan haji dan umrah di Indonesia.
“AMPUH harus adaptif dan mampu memberikan masukan konkret kepada pemerintah. Kita tidak ingin kejadian tahun ini terulang, di mana banyak jemaah kesulitan menjalankan ibadah karena sistem baru yang belum diantisipasi secara matang,” kata Abah Syamsul.
Ia juga mengusulkan agar layanan syarikah dibatasi, idealnya cukup satu atau dua per embarkasi. Selain itu, ia menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan jemaah secara menyeluruh, baik fisik maupun mental, serta mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan ibadah haji yang kini hanya 30 hari harus dioptimalkan secara maksimal.
“Kita harus menjaga martabat bangsa. Jangan sampai jemaah Indonesia menjadi yang terbanyak dirawat di rumah sakit di Tanah Suci,” pungkasnya.
Sementara itu, Kakanwil Kemenag Sulsel, Ali Hafid, mengapresiasi pelaksanaan Rakernas dan mendorong AMPUH agar menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan haji dan umrah.
“Mudah-mudahan AMPUH bisa memberi masukan konstruktif kepada Kementerian Agama. Kita butuh informasi dari masyarakat dan penyelenggara terkait hambatan yang terjadi selama ini. AMPUH juga kami harap bisa membantu sosialisasi kebijakan terbaru kepada masyarakat,” ujarnya.
