“Digitalisasi adalah solusi jangka panjang. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan jembatan timbang manual yang rawan disalahgunakan,” ujarnya.
Andi Iwan juga memandang pentingnya memberikan ruang adaptasi bagi pelaku usaha, terutama usaha kecil yang terdampak aturan penertiban ODOL. Namun ia menegaskan bahwa keselamatan dan keberlanjutan infrastruktur harus tetap menjadi prioritas utama.
“Kami di Komisi V paham bahwa ada pelaku usaha yang butuh masa transisi. Tapi kita tidak boleh kompromi soal keselamatan dan kelayakan jalan. Negara sudah dirugikan triliunan rupiah setiap tahun karena truk ODOL,” tutupnya. (sae)
