Sementara WP badan, yang jumlahnya jauh lebih sedikit yakni 69.548, menyumbang penerimaan sebesar Rp2,08 triliun. Adapun pemungut pajak seperti bendahara pemerintah mencatatkan setoran sebesar Rp498 miliar dari 4.585 entitas.
“Kami akan terus meningkatkan edukasi dan pengawasan. Saat ini jelas terlihat bahwa kontribusi WP badan mendominasi, padahal potensi dari WP orang pribadi juga sangat besar jika dilaporkan secara jujur dan benar,” pungkas Heri.
Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Sulbagsel, Alimuddin Lisaw mengatakan bahwa fasilitasi industri dari aspek kepabeanan dan cukai berupa fiskal dan non fiskal menunjukkan dukungan pertumbuhan industri yang memadai. Sehingga menghasilkan peningkatan devisa ekspor melalui pertumbuhan nilai ekspor sektor pertambangan dan pengolahan yang menyerap hingga 5.033 tenaga kerja.
“Komoditi fero-nikel & hasil laut menjadi komoditi unggulan Sulawesi Selatan pada 9 Kawasan Berikat dan 1 KITE,” ujarnya.
Kemudian untuk penerimaan Kepabeanan & Cukai Provinsi Sulawesi Selatan s.d. April 2025 sebesar Rp99,44 M atau 28,29% dari target yang ditetapkan atau tumbuh negatif 24,63% (yoy).
Namun untuk Bea Masuk terkoreksi 47,67% (yoy) sebesar Rp52,21 Miliar atau 23,46% dari target akibat tidak adanya importasi beras yang terjadi di tahun lalu pada periode yang sama, sedangkan Bea Keluar mengalami pertumbuhan positif sebesar 114,26 (yoy) atau Rp19,82 Miliar atau 53,08% dari target. Selain dari ekspor produk kakao, Bea Keluar terdongkrak dari ekspor produk kernel kelapa sawit.
